Proyek Mangkrak di Sula, IMM Geruduk Kantor DKP

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Sula menggelar unjuk rasa di depan Polres dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Senin, 21 April 2025.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah proyek pemerintah daerah yang diduga bermasalah dan tidak transparan.

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti beberapa proyek yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya, di antaranya proyek pembangunan jembatan Kali Baleha di Desa Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur, serta pembangunan sarana pendukung sistem drainase (sewering) di Desa Mangon, Kecamatan Sanana.

Tak hanya itu, IMM juga menyoroti proyek pembangunan sarana pendukung budidaya udang di Desa Man Gega, Kecamatan Sanana Utara, yang dinilai mangkrak dan tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM Kepulauan Sula, Prabowo Sibela, dalam keterangannya menegaskan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera menelusuri indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.

"APH jangan tinggal diam. Lakukan penelusuran terhadap proyek-proyek bermasalah di Sula. Kalau ditemukan indikasi kerugian negara, segera panggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai pertanggungjawaban," tegas Prabowo.

Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan apakah proyek-proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara atau tidak.

Tak hanya menyoroti APH, IMM juga mendesak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Sula, Sahlan Norau, untuk segera memanggil pihak kontraktor yang mengerjakan proyek budidaya udang di Desa Man Gega. IMM menuntut agar kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

"Kepala dinas harus bersikap tegas. Panggil kontraktornya, dan minta mereka segera menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati," ujar Prabowo.

Ia juga menyebut, proyek tersebut dikerjakan oleh CV BJB, yang hingga saat ini belum menunjukkan hasil pekerjaan yang memadai.

Lebih jauh, Prabowo mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan oleh pihak terkait, khususnya oleh Kadis DKP.

"Bila Kadis DKP tidak mengindahkan tuntutan kami, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Kami juga mendesak Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, untuk segera mencopot Sahlan Norau dari jabatannya sebagai Kepala Dinas," tegasnya di akhir orasi.

Aksi tersebut berjalan damai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. IMM menyatakan akan terus mengawal isu-isu pembangunan dan memastikan agar penggunaan anggaran publik tepat sasaran dan transparan.