Apdesi Morotai Klarifikasi Penonaktifan 11 Kepala Desa: Tidak Ada Unsur Negatif

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Pulau Morotai, menegaskan bahwa penonaktifan 11 kepala desa di wilayah tersebut hanya bersifat sementara.

Penonaktifan ini dilakukan karena kekurangan administrasi dan tidak terkait dengan program pemerintah pusat, sehingga masyarakat diimbau tidak berspekulasi negatif

"Mereka akan dikembalikan ke jabatannya setelah melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan," jelas Sekretaris Apdesi Pulau Morotai, Ramli Mapa, Minggu, 25 Mei 2025.

Ramli juga menepis kabar yang menyebut bahwa penonaktifan tersebut terkait dengan program pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan perlu diluruskan.

"Saya tegaskan, tidak ada hubungannya antara program pusat dengan penonaktifan para kades. Ini murni pembinaan administratif dari pemerintah daerah," ungkapnya.

Menurut Ramli, langkah pembinaan ini bertujuan agar para kepala desa lebih tertib dan bertanggung jawab dalam menyusun laporan penggunaan dana desa. Ia berharap, ke depan tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

"Tujuannya agar pelaporan pertanggungjawaban anggaran desa lebih baik ke depannya," imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Ramli mengimbau masyarakat Pulau Morotai agar tidak berspekulasi negatif terhadap kebijakan tersebut. Ia meminta semua pihak menjaga kondusivitas dan mendukung jalannya pemerintahan desa.

"Mari kita jaga bersama-sama roda pemerintahan desa agar berjalan lancar dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban di desa-desa kita," pungkas Ramli.