Hebat! Pemkot Ternate Kembali Raih WTP ke-11 Kali Berturut-Turut, Ini Rahasianya!

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya sejak tahun 2014.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Rabu, 28 Mei 2025.

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

"Hari ini kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan yang ke-11 kali sejak 2014," ujar Nasri kepada wartawan usai menerima laporan dari BPK.

Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK atas penilaian tersebut, serta berterima kasih kepada Sekretaris Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras.

"Terima kasih juga kepada Sekda dan seluruh OPD yang telah bekerja keras sehingga opini WTP ini bisa kita raih kembali," tambahnya.

Nasri berharap opini WTP yang kembali diraih ini bisa menjadi motivasi dan semangat kerja bagi seluruh jajaran Pemkot Ternate untuk lebih baik ke depan. Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap catatan dari BPK.

"Kita tidak boleh puas. Catatan dari BPK harus menjadi acuan untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan kita," tegasnya.

Senada dengan Nasri, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menyatakan bahwa opini WTP bukan jaminan laporan keuangan sudah sempurna tanpa kekurangan.

"WTP ini harus menjadi semangat untuk terus mengutamakan akuntabilitas dalam penyelesaian setiap program kegiatan. Tapi perlu dipahami bahwa WTP tidak berarti laporan keuangan sudah sepenuhnya baik," katanya.

Menurut Rizal, masih terdapat beberapa catatan yang diberikan BPK kepada Pemkot Ternate, seperti yang juga diterima oleh 10 kabupaten/kota lain di Maluku Utara.

"Beberapa catatan tersebut sudah kami tindak lanjuti. Namun, BPK berharap ke depan hal-hal itu tidak lagi terjadi," ucapnya.

Rizal menjelaskan bahwa salah satu sorotan BPK adalah pada pengelolaan belanja modal dan kegiatan normatif lainnya.

"Masih ada hal-hal normatif dalam belanja seperti belanja modal, honorarium, dan perjalanan dinas. Tiga item ini yang akan jadi perhatian kami ke depan," ungkap Rizal.

Ia menambahkan, Pemkot Ternate akan terus berkomitmen melakukan evaluasi dan pembenahan dalam setiap siklus anggaran.

"Setiap tahun pasti ada perbaikan-perbaikan. Itu bagian dari proses menuju kesempurnaan pengelolaan keuangan daerah," tutup Rizal.