Gubernur Sherly: Kolaborasi Bank Daerah Harus Bawa Manfaat Nyata bagi Rakyat

Bank Maluku Malut resmi menggandeng Bank DKI lewat skema Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai upaya memperkuat permodalan dan daya saing di tengah ketatnya industri perbankan nasional.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penyertaan Modal senilai Rp93,5 miliar, sekaligus menjadi langkah awal transformasi bank daerah di kawasan timur Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi perbankan sesuai amanat POJK No. 12/POJK.03/2020, sekaligus untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun—syarat penting agar bank pembangunan daerah tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika ekonomi global.

Mengacu pada laporan keuangan triwulan III 2024, modal inti Bank Maluku Malut tercatat sebesar Rp1,45 triliun. Dengan tambahan modal dari Bank DKI, proses penguatan struktur permodalan, percepatan digitalisasi layanan, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif di kawasan timur Indonesia diharapkan dapat segera terwujud.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyambut baik kolaborasi ini sebagai momentum penting bagi transformasi Bank Maluku Malut.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar bagi Bank Maluku Malut untuk bertransformasi seperti Bank DKI yang telah mapan dalam layanan digital. Ini akan sangat mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis di Maluku Utara—mulai dari pertambangan, perikanan, hingga UMKM,” ujar Sherly.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem nasional, terlebih Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yakni 34,6% (year-on-year) pada kuartal I 2025.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa transformasi yang sedang dijalankan Bank DKI akan diperluas melalui sinergi lintas daerah.

“Kami tengah melakukan transformasi besar-besaran, terutama di bidang digital dan pembiayaan produktif. Kerja sama ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi antarpemerintah daerah yang lebih luas ke depan,” jelas Pramono.

Transformasi yang dimaksud mencakup penguatan permodalan, percepatan digitalisasi layanan, peningkatan kredit produktif, serta peningkatan dividen bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Menutup pernyataannya, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kerja sama ini agar benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Seperti arahan Presiden Prabowo, sinergi antarlembaga negara—termasuk perbankan daerah—harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Kami ingin kolaborasi ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat di Maluku Utara, Maluku, dan Indonesia,” pungkasnya.