Parlemen
Safari Politik Kerja Graal: Fokus Pengembangan Pertanian dan Mitigasi Dampak Tambang Maluku Utara

Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., anggota DPD-RI asal Maluku Utara, terus memperjuangkan pembangunan daerahnya melalui safari politik kerja ke beberapa kementerian strategis.
Setelah melakukan kunjungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Mei lalu, Dr. Graal melanjutkan dialog dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Safari kerja ini bertujuan membuka akses program kementerian yang relevan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di Maluku Utara sekaligus mendorong perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap daerah tersebut.
Tantangan dan Peluang di Sektor Pertanian
Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P., pada 26 Mei, Dr. Graal memaparkan berbagai masalah yang dihadapi sektor pertanian di Maluku Utara. Penurunan jumlah petani dan produksi, kebutuhan bibit unggul seperti kelapa genjah, minimnya hilirisasi pertanian, serta kekurangan prasarana seperti jalan tani menjadi isu utama.
Dr. Graal juga menyoroti kecenderungan anak muda yang meninggalkan pertanian dan memilih sektor pertambangan. Bahkan, jurusan pertanian di perguruan tinggi lokal mengalami penurunan minat mahasiswa. “Kebijakan sektor pertanian saat ini belum mampu menjanjikan masa depan yang menarik bagi generasi muda,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya hilirisasi pertanian berbasis UMKM dan koperasi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.
Krisis Lahan dan Ancaman Ekonomi
Dr. Graal mengungkapkan ancaman krisis lahan akibat dominasi konsesi pertambangan di Maluku Utara. Dari luas total sekitar 3,3 juta hektare, sekitar 655 ribu hektare dialokasikan untuk pertambangan, sementara lahan pertanian produktif hanya sekitar 7.300 hektare.
“Jika kondisi ini berlanjut, kami hanya akan ‘makan nikel dan emas’,” ujarnya saat rapat dengan Kementerian ESDM.
Pada 27 Mei, dalam diskusi dengan Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan serta Direktorat Tanaman Sawit dan Aneka Palma, Dr. Graal menyampaikan kekhawatiran lain: potensi pertanian dan perikanan yang besar tidak dikembangkan secara optimal, sementara ekspansi pertambangan terus meluas. Produk utama seperti rempah dan kelapa belum diolah menjadi produk bernilai tambah signifikan.
Dorongan untuk Pendampingan dan Hilirisasi
Dr. Graal meminta Kementerian Perindustrian, khususnya Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, untuk memfasilitasi hilirisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis rumah tangga, koperasi, dan UMKM.
Ia mencontohkan pola produksi kelapa di Maluku Utara yang berhenti di tahap kopra, tanpa pengembangan produk turunan seperti Virgin Coconut Oil (VCO), sampo, saus, atau kecap.
“Warga harus diberdayakan untuk mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan. Mereka siap didampingi dan mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan proposal kebutuhan masyarakat serta menghidupkan kembali sentra IKM yang pernah ada,” tegas Dr. Graal.
Kementerian Perindustrian menyambut positif dan siap membantu, dengan catatan pemerintah daerah harus proaktif dalam menyusun dan mengajukan proposal.
Mitigasi Dampak Negatif Pertambangan
Dalam kunjungan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 27 Mei, Dr. Graal mengangkat pentingnya mitigasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Maluku Utara. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai pemberi izin usaha pertambangan (IUP).
Pihak kementerian menyampaikan bahwa mereka sedang memperkuat peran Inspektur Tambang di tingkat provinsi serta menggunakan teknologi untuk pemantauan lingkungan dan pengawasan AMDAL. Namun, masih banyak tantangan karena sebagian besar IUP diterbitkan oleh kepala daerah sebelumnya.
Melalui rangkaian pertemuan ini, Dr. Graal berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terbangun untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa pertanian dan pengembangan industri kecil berbasis sumber daya lokal adalah kunci untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian alam.
Komentar