Parlemen

Dr. Graal Kunjungi Halmahera Barat, Respons Langsung Aspirasi Warga Desa

Dr R. Graal Taliawo, anggota DPD-RI asal Maluku Utara saat kunjungan ke Halmahera Barat. Foto: Dok Pribadi

Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., melanjutkan Safari Politik Kerjanya dengan mengunjungi Kabupaten Halmahera Barat.

Kunjungan ini menjadi agenda kelima sejak ia resmi dilantik pada Oktober 2024, setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Halmahera Timur, Tidore Kepulauan, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Dr. Graal langsung berdialog dengan warga di berbagai desa di Kecamatan Loloda serta wilayah Ibu Selatan, Ibu Utara, Ibu Tengah, Sahu Timur, Sahu, dan Jailolo.

Ia mendengarkan secara langsung berbagai keluhan dan aspirasi terkait infrastruktur, layanan kesehatan, hingga praktik politik uang yang selama ini dirasakan masyarakat.

Akses Terbatas, Transportasi Laut Jadi Pilihan Utama

Kecamatan Loloda merupakan salah satu daerah yang sulit dijangkau di Halmahera Barat. Sebagian besar desa di wilayah ini hanya dapat diakses melalui jalur laut dengan menggunakan longboat. Jalan darat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah hingga kini belum tersedia, sehingga mobilitas warga sangat bergantung pada kondisi cuaca dan pasang surut air laut.

“Mayoritas warga menggunakan longboat dari satu desa ke desa lain. Saat air surut, mereka harus mendorong perahu. Ketika gelombang tinggi, warga enggan berangkat. Kondisi ini berbahaya terutama jika ada kebutuhan mendesak seperti layanan kesehatan,” ungkap Dr. Graal.

Politik Tanpa Uang Duduk, Fokus pada Dialog dan Pendidikan Politik

Dr. Graal menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen politik tanpa praktik politik uang atau “uang duduk”. Ia mengajak warga berdiskusi secara terbuka dan berkualitas, memberikan edukasi tentang fungsi DPD RI, pendidikan politik, serta dampak buruk praktik politik uang terhadap pelayanan publik.

“Saya ingin mendengar langsung evaluasi warga terhadap kebijakan pemerintah pusat di daerah mereka, mencatat hal-hal yang kurang, dan menindaklanjutinya ke kementerian terkait,” jelasnya.

Dr R Graal Taliawo, anggota DPD-RI asal Maluku Utara saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Halmahera Barat. Foto: Dok Pribadi

Respons warga sangat positif terhadap pendekatan Dr. Graal. Seorang warga Desa Salu mengatakan, “Kami tidak perlu uang duduk. Pak Doktor memberi kami pemahaman tentang politik yang benar. Kami jadi mengerti perbedaan tugas legislatif dan eksekutif serta dampak buruk politik uang terhadap pelayanan.”

Warga Desa Bantoli juga menyampaikan hal serupa, menyatakan bahwa ini adalah kesempatan langka untuk berdiskusi terbuka tentang fungsi pengawasan anggaran dan bagaimana legislatif dapat membantu memperbaiki masalah publik yang sudah puluhan tahun belum terselesaikan.

Pemindahan Rumah Sakit dan Infrastruktur Jadi Sorotan

Salah satu masalah utama yang diangkat warga adalah pemindahan lokasi pembangunan Rumah Sakit Pratama dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu. Warga Desa Buo mempertanyakan alasan di balik perubahan tersebut, karena anggaran tahap pertama sudah dialokasikan untuk pembangunan di Desa Jano, Loloda.

Selain itu, warga juga mengeluhkan belum tersedianya jalan tani dan jalan penghubung antar desa di Loloda yang sangat menyulitkan mobilitas dan akses ke layanan serta peluang ekonomi.

Masalah Pengelolaan Sampah dan Sengketa Lahan

Dalam dialog, Dr. Graal juga mendapati bahwa pengelolaan sampah di wilayah pesisir Loloda belum tertangani dengan baik. Sampah masih dibuang ke sungai atau laut, sedangkan di Kecamatan Ibu pengelolaan sampah menggunakan sistem open dumping yang tidak berkelanjutan.

Warga Desa Gamlamo pun mengeluhkan lahan pertanian dan dusun mereka yang masuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga belum bisa disertifikatkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran warga dalam mengelola lahan mereka.

Aspirasi Warga Akan Ditindaklanjuti

Dr. Graal berjanji akan mempelajari dan mengkategorikan seluruh aspirasi warga sesuai kewenangan DPD RI. Jika masalahnya masuk ranah kementerian, aspirasi akan diteruskan untuk mendapatkan tanggapan dan perhatian. Jika berhubungan dengan pemerintah daerah, aspirasi akan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati untuk menjadi perhatian dalam pembangunan di masa depan.

“Saya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat Maluku Utara demi pembangunan yang lebih baik,” tutup Dr. Graal.

Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga