Ramai Interupsi, Paripurna DPRD Ternate Sepi Kehadiran OPD

Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kota Ternate masa sidang III tahun 2025 yang digelar pada Rabu, 17 September 2025 diwarnai interupsi dari sejumlah anggota dewan.

Sayangnya, momen penting ini justru diwarnai minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.

Dari total OPD dan delapan camat di Kota Ternate, sekitar 90 persen tidak hadir dalam rapat yang juga membahas penutupan masa persidangan III dan pembukaan masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 tersebut.

Hanya segelintir OPD yang hadir langsung di ruang paripurna, antara lain Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perikanan, Kepala BPKAD, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sejumlah anggota DPRD dalam kesempatan itu menggunakan hak interupsinya untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah kota, terutama terkait program pelayanan publik.

Anggota DPRD Nurlela Syarif menyampaikan interupsi terkait temuan di lapangan soal pendistribusian minyak tanah bersubsidi yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia juga mengungkapkan adanya laporan dari warga bahwa mereka diminta melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai syarat untuk mendapatkan jatah minyak tanah.

“Ini sangat riskan. Distribusi minyak tanah adalah bantuan bersubsidi, tidak bisa dikaitkan dengan tunggakan PBB. Kalau begini, masyarakat kecil yang jadi korban,” tegas Nurlela.

Ia mendesak pemerintah kota untuk membenahi sistem distribusi dan pendataan masyarakat penerima subsidi secara digital.

“Gunakan sistem informasi yang terintegrasi. Petugas kelurahan bisa dilibatkan langsung untuk mendata rumah tangga dan menyesuaikannya dengan data PBB,” lanjutnya.

Wakil Wali Kota Ternate yang hadir dalam rapat membantah adanya instruksi resmi yang mengaitkan pembelian minyak tanah dengan pembayaran PBB.

“Saya akan cek langsung ke lapangan. Kalau benar ada permintaan seperti itu, tentu akan kami tindak. Tidak ada arahan dari Pemkot yang mengharuskan pembayaran PBB sebagai syarat mendapatkan subsidi minyak tanah,” ujarnya.

Interupsi juga disampaikan oleh anggota DPRD lainnya, seperti Fuad Alhadi, Tasman Balak, Ghifari Bopeng, Ridwan Ar, dan Junaidi A. Baharudin. Mereka menyoroti persoalan pembagian bantuan perahu nelayan yang dianggap tidak merata, rusaknya talud penahan banjir di beberapa kelurahan, serta tidak aktifnya Pasar Sasa sebagai pusat ekonomi lokal.

Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy, menjelaskan bahwa undangan rapat telah disebarkan kepada seluruh pimpinan OPD dan camat. Konfirmasi kehadiran pun sudah dilakukan sejak H-1 melalui grup WhatsApp pimpinan OPD.

“Sebagian memang mengirimkan perwakilan, tapi jumlahnya sangat minim. Kehadiran langsung dari pimpinan OPD sangat penting karena rapat paripurna membahas hal strategis,” kata Aldhy.

Ia juga menyebut, Wali Kota dan Sekretaris Daerah telah berulang kali mengingatkan pentingnya kehadiran OPD dalam forum-forum resmi DPRD.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, beberapa pimpinan OPD sedang melaksanakan kunjungan kerja di wilayah. Misalnya, Kepala Dinas Kesehatan dilaporkan sedang turun ke Kecamatan Batang Dua dalam rangka pelayanan kesehatan keliling.