Wagub Maluku Utara Hadiri Akad KUR Nasional, 800 Ribu Debitur Terlibat

Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara menghadiri kegiatan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasional yang melibatkan 800 ribu debitur dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini digelar serentak secara hibrida pada Selasa, 21 Oktober 2025, dan menjadi tonggak penting dalam perluasan akses pembiayaan rakyat.

Acara utama berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, dan diikuti oleh pemerintah daerah secara virtual dari berbagai wilayah, termasuk Maluku Utara yang bergabung langsung dari Sofifi.

Pelaksanaan akad massal ini menjadi simbol peluncuran resmi program KUR dan Kredit Program Perumahan (KPP) secara nasional. Pemerintah menargetkan pembiayaan merata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah layak huni.

Presiden Prabowo Subianto, melalui sambutan yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat mendorong kesejahteraan rakyat lewat akses pembiayaan produktif.

“KUR Perumahan menjadi langkah nyata pemerintah membantu rakyat memiliki rumah, serta membuka lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan perumahan,” ujar Airlangga.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 triliun untuk program KUR Perumahan. Program ini menyasar para pelaku UMKM di sektor perumahan, seperti kontraktor lokal, pengembang kecil, hingga pemilik toko bangunan.

Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman menambahkan bahwa penyaluran KUR untuk sektor produksi telah mencapai 60,5 persen—angka tertinggi sepanjang sejarah program ini.

“Capaian ini menjadi momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran dalam memberdayakan ekonomi rakyat,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa target penyaluran KUR sektor produksi akan dinaikkan menjadi 62 persen pada tahun 2026.

Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, turut menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema KUR khusus untuk penempatan pekerja migran Indonesia.

“Langkah ini diambil agar calon pekerja migran tidak lagi bergantung pada pinjaman informal dengan bunga tinggi,” tegasnya.