Bupati Bassam Siapkan Strategi Atasi Penurunan Fiskal pada APBD 2026

Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, memaparkan langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi penurunan fiskal pada penyusunan APBD 2026.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna pembahasan KUA-PPAS, Senin 17 November 2025.

Bassam mengungkapkan bahwa pendapatan daerah tahun depan akan tertekan akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Total dana transfer 2026 turun Rp514 miliar jika dibandingkan dengan APBD 2025.

“Penurunan ini menjadi tantangan besar bagi kita. Karena itu penyusunan anggaran harus lebih cermat dan strategis,” ujar Bassam.

Dari proyeksi pendapatan daerah, total pendapatan 2026 ditargetkan sebesar Rp1,7 triliun lebih, atau turun Rp399 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru meningkat menjadi Rp267 miliar lebih, naik Rp52 miliar atau 24,6 persen. Sebaliknya, pendapatan transfer diproyeksikan menurun menjadi Rp1,4 triliun. Bassam memastikan penurunan pendapatan tidak akan mengurangi fokus pemerintah pada layanan dasar.

“Pendapatan turun bukan berarti pelayanan ikut melemah. Belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Menghadapi penurunan fiskal, pemerintah daerah menempuh sejumlah strategi, di antaranya efisiensi anggaran dan pemangkasan belanja tidak produktif. Total belanja daerah 2026 ditetapkan sebesar Rp1,72 triliun, turun Rp300 miliar dari tahun sebelumnya.

“Kita harus memangkas belanja yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas berlebihan dan pemeliharaan yang masih bisa ditunda. Anggaran harus digunakan seefektif mungkin,” kata Bassam.

Selain efisiensi, Pemkab Halmahera Selatan juga memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga pusat untuk mendukung program prioritas, seperti penguatan koperasi desa, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Bassam menegaskan bahwa seluruh prioritas pembangunan tetap mengikuti arah RPJMD, meliputi transformasi ekonomi agro-maritim, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, infrastruktur kepulauan, lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi.

“Prioritas RPJMD tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas,” jelasnya.

Pada 2026, daerah juga diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp10,2 miliar. Namun Bassam memastikan defisit tersebut dapat ditutup melalui pengelolaan pembiayaan daerah yang tepat, termasuk pemanfaatan SILPA.

“Dengan perencanaan dan pengelolaan pembiayaan yang baik, defisit ini bisa kita tangani,” tutupnya.