Realisasi Bantuan DKP Halmahera Selatan Tembus Rp25,7 Miliar di Tahun 2025

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Halmahera Selatan mencatat realisasi bantuan untuk subsektor perikanan tangkap telah menembus Rp25.799.500.000 hingga pekan kedua Desember 2025.

Anggaran tersebut digelontorkan untuk memperkuat produktivitas nelayan serta mendukung keberlanjutan sektor perikanan di wilayah pesisir Halsel.

Kepala DKP Halsel, Idris, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya memastikan program bantuan benar-benar dirasakan oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Total bantuan pemerintah yang telah digelontorkan di subsektor perikanan tangkap mencapai Rp25.799.500.000,” ungkap Idris dalam keterangannya di Kantor DKP, Rabu, 11 Desember 2025.

Ia menjelaskan, bantuan tahun ini mencakup pengadaan berbagai jenis armada fiberglass berkapasitas 0,5 GT hingga 5 GT, yang dilengkapi mesin ketinting maupun mesin tempel (outboard) 4 PK, 15 PK, 20 PK, hingga 40 PK. Ratusan unit armada tersebut telah disalurkan kepada kelompok nelayan di berbagai wilayah pesisir.

Selain armada, DKP juga membagikan sejumlah mesin tempel untuk memperlancar aktivitas melaut. Mesin 15 PK, 20 PK, dan 40 PK ikut disalurkan guna membantu nelayan meningkatkan efisiensi dan jangkauan penangkapan ikan.

Untuk sarana penunjang, DKP memberikan satu paket sarana bagan di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang. Di samping itu, lima unit rumpon laut dangkal dipasang di Desa Pasir Putih, Waringi, dan Tutupa, serta satu unit rumpon laut dalam di Desa Kakupang, Kecamatan Kasiruta Barat, demi memperkuat daerah tangkapan ikan.

Di sektor budidaya, DKP Halsel juga menyalurkan bibit rumput laut sebanyak enam ton kepada kelompok pembudidaya di Desa Posi-Posi dan Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan.

Idris menegaskan, seluruh program yang dijalankan tahun ini bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang sering terdampak perubahan cuaca dan ketidakpastian musim tangkap.

“Langkah ini bertujuan meningkatkan produktivitas usaha nelayan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial mereka dalam menghadapi ketidakpastian musim tangkapan ikan,” jelasnya.

Meski demikian, Idris mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam proses penyaluran bantuan. Ia menyebut DKP terus melakukan evaluasi agar penyaluran bantuan di tahun berikutnya berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai program dan kebijakan. Kami juga menyadari masih ada kekurangan, dan ini akan menjadi bahan evaluasi agar lebih baik ke depan,” tutupnya.