Seminar Investasi Maluku Utara Dorong Sektor Kelautan Perikanan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP menggelar Seminar Penyusunan Dokumen Investasi Siap Ditawarkan (Ready to Offer) di Ternate, Rabu, 5 November 2025.

Tema kegiatan ini adalah “Peluang Emas Investasi Ternate, Proyek Strategis dengan Insentif PPN Siap Ditawarkan”.

Asisten II Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, mewakili Gubernur membuka kegiatan secara resmi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

"Maluku Utara memiliki potensi laut yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan perikanan," ujarnya. Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi kondusif dengan menyederhanakan perizinan, memberikan insentif, dan memastikan pasokan bahan baku berkelanjutan.

Seminar ini dihadiri narasumber dari PPN Ternate, akademisi Hartati Hadady, moderator Mulyadi Wowor, serta perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kaban Perbatasan, dan Kadis PM PTSP Malut.

Maluku Utara memiliki potensi perikanan yang sangat besar, namun baru dimanfaatkan sekitar 9%. Investasi di provinsi ini meningkat 37,5% di pertambangan dan 10,08% di sektor kelautan. Meski begitu, pengelolaan perikanan masih menghadapi kendala pencemaran lingkungan, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas penyimpanan hasil tangkapan yang minim.

Tiga proyek utama yang dipaparkan dinyatakan layak secara teknis, finansial, dan lingkungan, yaitu industri pengalengan ikan, rantai dingin, dan pengolahan ikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan komitmen membangun kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan nelayan untuk mewujudkan ekosistem industri perikanan yang produktif, inklusif, dan ramah lingkungan.

Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal transformasi ekonomi maritim Maluku Utara, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.