Pemprov Malut Percepat Penanggulangan Kemiskinan Lewat Sinergi Lintas OPD

Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) terus mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Gubernur Malut, Kamis 04 September 2025.

Dalam rapat tersebut, Sarbin menekankan pentingnya sinergi program serta konvergensi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar intervensi penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.

Sarbin mengapresiasi kinerja TKPK yang dinilai berhasil menjaga tren penurunan angka kemiskinan di Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Maluku Utara menurun dari 6,78 persen pada 2020 menjadi 5,81 persen pada Maret 2025, lebih baik dibandingkan angka nasional yang masih berada di level 8,47 persen.

Meski demikian, Sarbin menegaskan bahwa laju penurunan kemiskinan masih perlu dipercepat, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan kepulauan. Ia menilai, tanpa integrasi program lintas sektor dan penggunaan satu basis data yang valid, upaya percepatan sulit dicapai.

“Penurunan kemiskinan kita konsisten, tetapi lajunya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, seluruh OPD harus bekerja dengan satu data yang sama dan saling memperkuat program,” ujarnya.

Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Bappeda Malut Dr. Sarmin S. Adam tersebut memaparkan berbagai intervensi sektoral. Di antaranya program kesehatan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelatihan tenaga kerja, penguatan UMKM dan koperasi, bantuan pangan, serta dukungan bagi sektor kelautan dan perikanan.

Sejumlah OPD juga melaporkan kendala disparitas data antara data sektoral dan DTSEN yang dinilai menghambat efektivitas program. Isu ini menjadi perhatian utama dalam rapat, mengingat akurasi data menjadi penentu ketepatan sasaran bantuan.

Menutup rapat, Wakil Gubernur menegaskan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh penguatan bantuan sosial, perlindungan sosial adaptif, serta integrasi program yang diperkuat dengan regulasi daerah.

“Dengan sinergi yang kuat dan data yang valid, kita optimistis penanggulangan kemiskinan di Maluku Utara bisa dipercepat,” kata Sarbin Sehe.