Pemprov Malut Bedah Capaian Program Asta Cita di Daerah

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Program Pemerintah Pusat di Daerah bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota, Kamis 18 September 2025. Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara H. Sarbin Sehe ini menjadi forum strategis untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, agar benar-benar berdampak di tingkat lokal.

Rapat berlangsung di Ruang Bidadari, Kantor Gubernur Malut, dihadiri Wakil Wali Kota Ternate, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, serta perwakilan kabupaten/kota lainnya dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menegaskan bahwa keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh keselarasan kebijakan pusat dan daerah.

“Rakor ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi, mengurai persoalan lapangan, dan memastikan masyarakat di setiap kabupaten dan kota merasakan langsung manfaat program Asta Cita,” ujar Sarbin.

Ia menegaskan, pemerintahan Sherly–Sarbin berkomitmen mengintegrasikan seluruh kebijakan daerah dengan agenda nasional Presiden Prabowo, terutama pada isu kemiskinan, kesehatan, gizi, dan penguatan ekonomi rakyat.

Kemiskinan Masih Jadi Tantangan

Dalam pemaparan Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S. Adam, terungkap bahwa jumlah penduduk miskin di Maluku Utara pada 2025 tercatat 77,27 ribu jiwa, meningkat sekitar 1 persen dibandingkan 2024. Kondisi ini menjadi tantangan serius, terutama di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses layanan dasar yang terbatas.

Sarmin menekankan perlunya penguatan intervensi lintas sektor dan konsistensi dukungan dari pemerintah kabupaten/kota agar program pusat benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan secara merata.

Stunting dan Kesehatan: Capaian Beragam Antarwilayah

Di sektor kesehatan dan gizi, BKKBN Malut melaporkan capaian program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) telah mencapai 77,3 persen. Namun, capaian ini masih bervariasi antar kabupaten dan kota, sehingga dibutuhkan penguatan peran pemerintah daerah dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Malut, Dr. Giscard Kroons, memaparkan perkembangan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dari total sasaran 1,35 juta jiwa, hingga 16 September 2025 sebanyak 165.706 orang telah mendaftar atau 12,22 persen, dengan 151.412 orang telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

Secara wilayah, capaian tertinggi CKG berada di Kabupaten Pulau Taliabu dengan 19,86 persen, disusul Kota Tidore Kepulauan sebesar 17,05 persen. Sebaliknya, capaian terendah tercatat di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 7,52 persen. Kabupaten/kota lainnya masih berada pada kisaran menengah dan terus didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Makan Bergizi Gratis Menjangkau Seluruh Daerah

Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan utama. Kepala SPPG Malut, Muhammad Ramli, melaporkan bahwa MBG telah menjangkau seluruh 10 kabupaten/kota di Maluku Utara, meskipun tingkat operasional dapur masih belum merata.

Rincian pelaksanaan MBG di daerah adalah sebagai berikut:

Kabupaten Halmahera Barat: 37.087 penerima manfaat, 1 dapur aktif dari 13 dapur.

Kabupaten Halmahera Tengah: 21.761 penerima manfaat, belum ada dapur aktif.

Kabupaten Halmahera Utara: 65.186 penerima manfaat, 2 dapur aktif dari 22 dapur.

Kabupaten Halmahera Selatan: 77.815 penerima manfaat, 4 dapur aktif dari 26 dapur.

Kabupaten Kepulauan Sula: 32.643 penerima manfaat, belum ada dapur aktif.

Kabupaten Halmahera Timur: 28.566 penerima manfaat, belum ada dapur aktif.

Kabupaten Pulau Morotai: 26.780 penerima manfaat, belum ada dapur aktif.

Kabupaten Pulau Taliabu: 28.195 penerima manfaat, belum ada dapur aktif.

Kota Ternate: 54.031 penerima manfaat, 10 dapur aktif dari 19 dapur.

Kota Tidore Kepulauan: 33.944 penerima manfaat, 1 dapur aktif dari 12 dapur.

Menurut Ramli, program MBG menyasar balita, ibu hamil, dan peserta didik, serta melibatkan BUMD dan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diperkirakan melayani 3.000–4.000 penerima manfaat per hari, dengan dampak ekonomi sekitar Rp1 miliar per bulan.

Koperasi Desa Merah Putih Capai 100 Persen

Di sektor ekonomi kerakyatan, Dinas Koperasi dan UKM Malut melaporkan pembentukan 1.185 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Maluku Utara telah mencapai 100 persen. Koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan mendukung program nasional penguatan UMKM.

Komitmen Bersama Kawal Asta Cita

Menutup rapat, Wakil Gubernur Sarbin Sehe menekankan bahwa seluruh capaian dan tantangan yang dipaparkan harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret di masing-masing daerah.

“Jika kita bergerak bersama, program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan optimal di semua kabupaten dan kota, koperasi tumbuh sehat, stunting terus ditekan, dan kemiskinan bisa kita atasi secara bertahap,” tegas Sarbin.

Ia menambahkan, Pemprov Malut akan terus mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo agar sejalan dengan kebutuhan lokal dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, dari daratan Halmahera hingga pulau-pulau terluar.