BPPD Halmahera Tengah Pelajari Program Perbatasan di Morotai

Sinkronisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi fokus utama kunjungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Halmahera Tengah ke Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Pulau Morotai, Kamis, 15 Januari 2026. Agenda ini bertujuan menyelaraskan kebijakan sekaligus mempelajari pola pengelolaan program perbatasan yang telah diterapkan di Morotai.

Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Perbatasan BPPD Halmahera Tengah, Eta Embo, mengatakan kunjungan tersebut difokuskan pada sinkronisasi data struktur pemerintahan serta perbandingan pengelolaan sektor pariwisata antara kedua daerah.

“Kami hari ini melakukan sinkronisasi terkait data struktur pemerintahan, sekaligus membandingkan pengelolaan sektor pariwisata antara Pulau Morotai dan Halmahera Tengah,” ujar Eta.

Menurutnya, terdapat keunikan dalam struktur kelembagaan BPPD Morotai. Meski tergolong baru dibentuk, BPPD Morotai telah memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap dibandingkan BPPD Halmahera Tengah.

“BPPD Morotai ini baru menjadi badan, tetapi sudah memiliki empat kepala bidang. Sementara kami di Halmahera Tengah yang sudah berjalan dua tahun, baru memiliki dua bidang. Hal ini menjadi bahan perbandingan bagi kami,” jelasnya.

Selain kelembagaan, perkembangan sektor pariwisata serta pengelolaan kelautan dan perikanan di Morotai juga menjadi perhatian utama untuk dipelajari dan diadaptasi di Halmahera Tengah.

“Ini sudah dua kali kami berkunjung ke Morotai dan kami masih tertarik untuk kembali lagi. Apa yang kami peroleh di sini akan kami bawa dan terapkan di daerah kami. Tadi juga sudah dilakukan pertemuan dengan Pak Asisten I,” ungkap Eta.

Ia menilai, program Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Morotai tergolong kompleks dan terintegrasi lintas sektor. Program dari pemerintah pusat tidak hanya melekat pada BPPD, tetapi juga menyentuh sektor pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian, hingga perhubungan.

“Di Halmahera Tengah, kami tidak terlalu fokus pada sektor perikanan karena sudah ada instansi teknis masing-masing. Namun di Morotai, Badan Perbatasan mampu melobi program pertanian dan kelautan. Hal ini patut diapresiasi,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPPD Pulau Morotai, Sahrim M. Djen, mengatakan kunjungan BPPD Halmahera Tengah bertujuan mempelajari strategi Morotai dalam memperoleh program pembangunan dari pemerintah pusat.

“Mereka jarang mendapatkan program dari pusat, sehingga ingin mengetahui bagaimana cara memperoleh program tersebut. Kami sampaikan beberapa cara serta langkah-langkah yang selama ini kami lakukan,” jelas Sahrim.

Ia menambahkan, BPPD Morotai juga memperlihatkan sejumlah program yang tidak hanya berfokus pada kawasan perbatasan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor lain, seperti perikanan dan pariwisata.

“Kami tunjukkan bahwa program perbatasan ini tidak semata-mata berbicara soal perbatasan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan program perikanan, pariwisata, dan sektor lainnya,” pungkasnya.