Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara Kritik Kebijakan Pertanian dan Rangkap Jabatan Pejabat

Fraksi Hanura di DPRD Provinsi Maluku Utara melontarkan kritik terhadap arah kebijakan pembangunan sektor pertanian di Maluku Utara yang dinilai belum maksimal.

Selain itu, fraksi tersebut juga menyoroti adanya dugaan rangkap jabatan pejabat teknis yang berpotensi mengganggu efektivitas program di lapangan.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara, Yusran Pauwah, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir kebijakan pembangunan daerah cenderung lebih berorientasi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Menurutnya, meski sektor tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perhatian terhadap sektor pertanian tidak boleh terpinggirkan.

“Pertanian, perkebunan, dan perikanan masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Yusran, Jumat, 13 Februari 2026.

Ia menilai, ketimpangan arah kebijakan dapat memperlebar jurang kesejahteraan antara kawasan industri dan wilayah pedesaan apabila tidak diimbangi dengan penguatan sektor primer.

Selain persoalan kebijakan, Fraksi Hanura juga menyinggung manajemen kelembagaan di lingkup pertanian. Informasi yang diterima fraksi menyebutkan adanya pejabat teknis yang merangkap jabatan struktural lain.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi fokus dan optimalisasi kinerja, terutama dalam hal pendampingan petani, pengawasan distribusi bantuan, hingga evaluasi program pembangunan pertanian.

“Rangkap jabatan membuat fokus kerja terbagi. Padahal sektor pertanian membutuhkan perhatian penuh dan pengawasan berkelanjutan agar program benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Yusran menambahkan, Maluku Utara memiliki berbagai komoditas unggulan seperti pala, cengkeh, kelapa, dan kakao yang memiliki nilai ekonomi tinggi apabila dikelola secara terintegrasi melalui hilirisasi dan penguatan rantai nilai.

Namun hingga kini, petani masih menghadapi sejumlah kendala klasik, mulai dari keterbatasan infrastruktur irigasi, akses pupuk yang tidak stabil, fluktuasi harga komoditas, hingga minimnya fasilitas pascapanen.

Karena itu, Fraksi Hanura mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian secara menyeluruh, termasuk penempatan pejabat teknis secara profesional tanpa rangkap jabatan.

“Jika pertanian ingin dijadikan penopang ekonomi jangka panjang, maka perencanaan harus berbasis data, anggaran dialokasikan secara proporsional, dan struktur organisasi diperkuat agar lebih efektif,” pungkas Yusran.