Perkuat Ekonomi Perempuan, Kementerian PPPA dan Pemprov Maluku Utara Kolaborasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkolaborasi memperkuat ekonomi perempuan melalui pengelolaan perhutanan sosial berbasis ketahanan pangan keluarga.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Wakil Menteri PPPA RI, Veronica Tan, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, di lokasi Kelompok Tani Perempuan Horti Jaya, Kelurahan Rua, Ternate, Senin, 26 Oktober 2026.

Dalam program tersebut, sebanyak 1.400 hektare lahan perhutanan sosial disiapkan untuk dikelola kelompok perempuan. Dari total alokasi itu, sekitar 190 hektare berada di Kelurahan Rua yang akan dikembangkan sebagai kawasan percontohan.

Veronica Tan mengatakan, program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengelola lahan produktif, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

“Tujuannya adalah kita ingin kebun pangan perempuan itu afirmatif dan berkeadilan gender. Ketika lahan diberikan kepada perempuan, kita akan lihat hasilnya seperti apa dengan tetap menjaga lingkungan, menggunakan kearifan lokal serta bibit lokal, guna menunjang ketahanan pangan keluarga hingga ekonomi perempuan,” ujar Veronica.

Ia menjelaskan, kawasan di Kelurahan Rua akan menjadi proyek percontohan atau proof of concept melalui penggabungan lahan perhutanan sosial dengan lahan milik warga sekitar.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memperlihatkan potensi pengelolaan kebun pangan berbasis perempuan, mulai dari pemanfaatan lahan, penggunaan bibit lokal, hingga kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan keluarga.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pemberdayaan perempuan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurut Sherly, pendekatan dari bawah atau bottom-up diperlukan untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, berbagai kendala yang dihadapi kelompok tani perlu dibahas bersama untuk menemukan solusi yang tepat.

“Semua kekurangan dan kebutuhan dalam program ini akan didukung bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami duduk rembuk bersama untuk mencari solusi, mulai dari tata kelola tanam yang tepat, mitigasi banjir, hingga fasilitas pendukung seperti akses air dan transportasi,” kata Sherly.

Dalam dialog tersebut, Ketua Kelompok Tani Horti Jaya, Faisal Jailan, menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi 60 anggota kelompoknya dalam mengelola lahan pertanian.

Lahan yang terbagi dalam tiga bagian itu membutuhkan mesin bajak, kepastian pasokan pupuk, pembukaan akses jalan tani, serta pompa air dan selang irigasi untuk mengalirkan air dari sumur yang telah tersedia.

Kebutuhan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah guna menunjang aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas lahan kelompok tani perempuan di Kelurahan Rua.

Menanggapi hal itu, jajaran pemerintah akan melakukan survei teknis di lapangan untuk memetakan kondisi lahan dan kebutuhan sarana pendukung yang diperlukan.

Selain pengadaan alat dan mesin pertanian serta pembenahan akses jalan tani, pemerintah juga menyiapkan opsi penerapan teknologi irigasi tetes atau drip irrigation. Sistem berbasis tandon air dan pengatur waktu (timer) tersebut diharapkan dapat membantu penyaluran air secara lebih efisien.

Melalui kolaborasi Kementerian PPPA, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, program perhutanan sosial berbasis perempuan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan keluarga, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dengan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan.