Pemangkasan Anggaran Pilkada Halmahera Barat Dinilai Rasional

Jailolo, Hpost - Pemangkasan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Halmahera Barat dinilai sudah sangat rasional.

"Kalau sekarang misalnya ditambahkan Rp5 Miliar saya kira itu sudah sangat rasional," kata Wakil Ketua II DPRD Halmahera Barat (Halbar), Ikhsan Hi Husain, kepada Halmaherapost.com di Kantor DPRD Halbar, Senin 6 Januari 2020.

Pemangkasan anggaran itu bedasarkan penyerapan anggaran pada pemilu sebelumnya terealisasi menggunakan anggaran sebesar Rp15 Miliar.

"Anggaran yang diajukan oleh KPU kurang lebih Rp30 Miliar, karena keterbatasan anggaran maka dilakukan rasionalisasi," ucap Ikhsan.

Ikhsan menilai, anggaran pelaksanaan pilkada 2020, tidak akan jauh berbeda dengan lima tahun sebelumnya. Ia memperkirakan penambahan anggaran tidak begitu signifikan.

"Misalnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari enam desa sesuai Permendagri soal enam desa tersebut, saya kira ada tambahan cuma 3200 DPT, sementara kebutuhan pelaksanaan Pilkada tidak seperti Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun kemarin yang memerlukan banyak TPS,"pungkasnya.

Menurutnya, penambahan Rp5 Miliar untuk menjadi Rp20 Miliar, dinilai cukup membiayai Pilkada 2020.

"Jadi kalau misalnya naik sampai mencapai Rp30 Miliar itu berarti naik 100 persen. Dalam hitungan kami itu tidak rasional, jadi untuk anggaran KPU dikurangi," ujar Ikhsan.

Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar akan membentuk tim untuk menyisir program-program yang diusulkan oleh KPU. Langkah itu diambil mencari tahu secara persis kebutuhan KPUD, agar penambahan Rp5 Miliar terdistribusi dalam program secara rasional.

Sementara Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Halbar, emngalami pemotongan anggaran dari usulan Rp9 Miliar.

"Pilkada sebelumnya dengan anggaran hanya Rp4 Miliar. Perangkat-prangkatnya sama seperti pileg, maka ditambah hanya Rp2 Miliar menjadi Rp6 Miliar. Yang jelas usulan mereka kami kurangi."

"Pemangkasan anggaran itu juga memperhatikan kemampuan dan keterbatasan keuangan daerah, saya kira kita harus saling memahami kondisi keuangan daerah saat ini,"tuturnya.