Tudingan Pemotongan Tunjangan Kinerja Dibantah Kemenag Halmahera Tengah

Weda, Hpost - Soal tudingan adanya dugaan pemotongan tunjangan kinerja di Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, dibantah keras oleh Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Halmahera Tengah.

Sebelumnya, Senin 6 Januari 2020, Gerakan Pemuda Marhainis Maluku Utara melakukan aksi di kantor Polda dan Kejaksaan Tinggi Malut. Mereka mendesak pihak Polda memanggil dan memeriksa Kepala Kandepag Halmahera Tengah (Halteng) terkait dugaan kuat pemotongan anggaran tunjangan kinerja (Tukin).

Menurut keterangan Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Halteng, Nurkhalis Abubakar kepada Halmaherapost.com saat ditemui, Jumat 10 Januari 2020, di ruangannya membantah tudingan tersebut.

"Ini partisipasi sendiri dari pegawai. Begitu gaji, uang tukin atau uang makan itu mereka sudah menerima baru kemudian menyerahkan secara langsung ke panitia jadi tidak ada pemotongan langsung," jelasnya.

Menurutnya, partisipasi Itu melalui kesepakatan rapat bersama dan semua setuju.

"Hari Amal Bakti (HAB) ini kita punya hari ulang tahun,  karena tidak ada anggaran jadi kita semua sepakat untuk rapat dan semua sepakat untuk melakukan sehingga dananya lewat partisipasi, dan kita tidak memaksa untuk kumpul karena ada sebagian yang tidak kumpul tetapi kita tidak persoalkan," ujarnya.

"Sesuai hasil rapat untuk partisipasi sesuai dengan golongan, ada golongan II sebesar Rp.200 ribu, golongan III Rp.300 ribu, kepala seksi Rp.1.5 juta dan kepala kantor Rp 2.5 juta dan itu pun dilapangan terkadang kita ada kebutuhan tak terduga kita kasih keluar dari kantong sendiri," pungkasnya.

Sekali lagi, kata Nurkhalis potongan langsung itu tidak benar dan tidak ada unsur paksaan, tetapi bagi yang punya kelebihan silahkan, dan yang belum punya kelebihan untuk partisipasi pihaknya tidak memaksa.

Tambah dia, dari 91 pegawai di bawah Depag Halteng tidak semuanya yang memberikan partisipasi karena jangkauan mereka sangat jauh.

"Seperti 7 sekolah yang jauh seperti di Pulau Gebe, Patani dan Weda Utara itu kami tidak paksakan karena jangkauan sangat jauh. Itu pun tidak semua yang kasih dan kita tidak memaksakan.

"Jadi ada yang bilang potong tukin dan terkumpul sebanyak Rp. 52 Juta itu tidak benar, karena ada banyak yang tidak melakukan partisipasi, karena kalau sampai Rp. 52 juta itu harus semua pegawai lakukan partisipasi. Partisipasi hanya sekitar 60 orang," tutupnya.