Pembagian Kalender di Sekolah Dinilai Bermotif Politik

Sanana, Hpost - Kalender 2020, yang dibuat dan dibagikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula tanpa foto Wakil Bupati Zulfahri Duwila menuai sorotan publik. Kalender itu dinilai bermotif politik dengan menonjolkan program kerja yang diklaim oleh Bupati Kepulauan Sula Hendrata.

Kalender tersebut sudah didistribusikan ke Sekolah TK hingga SD Kecamatan Sanana Utara dan Kecamatan Sanana. Pada kalender itu hanya terpampang foto Bupati Hendrata Thes dan Kepala Dinas Pendidikan Ishak Umamit, tanpa Zulfahri.

Pantauan Halmaherapost.com, saat pulang sekolah para siswa-siswi sudah memegang kalender yang telah dibagikan gurunya di sekolah.

Akademisi Kepulauan Sula, Sahrul Takim, berpendapat, kalender terlihat sangat politis dan melanggar kode etik.

"Kalau kalender resmi dari Pemda maka seharusnya ada foto Wakil Bupati bukan seperti itu," kata Sahrul, Selasa 4 Februari 2020, kepada Halmherapost.com

Sahrul menguraikan 12 materi dalam kalender itu tidak objektif karena semuanya bukan program pemerintah daerah. Soal dana bos misalnya, sudah ada sejak masa pemerintahan sebelumnya, bahkan direalisasikan sejak tahun 2015.

“Dana bos dibayarkan langsung dari Kementerian melalui APBN. Juga bantuan guru daerah terpencil dan tunjangan sertifikasi,” ucapnya.

Terkait bantuan guru non PNS, bantuan tenaga guru PTT,  bantuan operasional pendidikan TK, pengangkatan guru kontrak dan guru honor, Sahrul bilang sudah ditetapkan di pemerintahan sebelumnya.

“Jaringan internet sekolah dan media belajar, di zaman sebelumnya sudah ada walaupun belum semua sekolah,” paparnya.

Sahrul berkesimpulan, tidak ada hal yang materi program kerja yang dijabarkan dalam kalender. Seharusnya Dinas Pendidikan Kepsul menyelesaikan masalah putus sekolah sebagaimana yang dirilis oleh BPS Kepulauan Sula beberapa waktu lalu.

"Kalau masalah tersebut selesai baru disebut prestasi," katanya

Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Sula (Kepsul), Ishak Umamit kepada Halmaherapost.com, membantah ada motif politik pada kalender yang sudah dibagikan.

Menurut dia, kalender itu berisi program dan capaian pendidikan selama kepemimpinan Hendrata. Selama ini program pendidikan hanya diketahui oleh dinas. Sementara belum banyak publik mengetahuinya.

"Tidak ada indikasi lain, saya sumpah karena itu hanya program dinas, itu semata-mata kita sosialisasi program pendidikan saja,"akunya.

Ditanya soal foto Wabup Zulfahri yang tak dicantumkan, Ishak tak gubris, malah berdalih foto bupati dan dirinya itu sudah prosedur dengan tujuan mensosialisasikan program agar masyarakat bisa menanggapi capaian program itu.

"Iya itu betul memang hanya saja dan bupati kebetulan publikasi pendidikan itu ada anggarannya dan itu murni tidak ada sosialisasi," jelasnya.

Untuk program beasiswa kata Ishak, Dinas Pendidikan telah menyalurkan bantuan untuk siswa berprestasi dan siswa kurang mampu sebanyak 350 siswa di Sula.

"Sekali lagi saya katakan itu tidak ada maksud lain,"cetusnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Syahrul Fatgehipon, mengatakan, kalau memang ada tendesi politik, Komisi II akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk meminta keterangan terkait pembagian kalender.

“Apabila disaat hearing, ada indikasi politik praktis, komisi II akan merekomendasikan ke Bawaslu,” kata Syahrul.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kepsul Iwan Duwila, kepada Halmaherapost, Selasa 4 Februari 2020 mengatakan, apabila dari sisi bahasa dan gambar berindikasi pesan politik, maka pihaknya akan menindaklanjuti dugaan tersebut.

"Sekarang kami di internal masih mendiskusikan ini," ucapnya.