Kontainer Tol Laut Kosong, Pemda Halmahera Tengah Diminta Libatkan Perusda

Weda, Hpost – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah diminta melibatkan Perusahaan Daerah Fagogoru Maju Bersama untuk memanfaatkan ketersediaan konteiner atau peti kemas yang diangkut oleh kapal tol laut.

Sebelumnya, pantauan Halmaherapost.com, Rabu 19 Februari 2020, tampak lima kuota kontainer atau peti kemas milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang diletakkan di pelabuhan Laut Weda itu belum terisi.

"Dalam hal ini kita butuh Perusahaan Daerah (Perusda) Fagogoru Maju Bersama terlibat dalam urusan ini, bahkan menjadi pemain utama untuk menghubungkan rantai pasok dari kampung ke pelabuhan hingga ke Surabaya, termasuk juga dari Surabaya sampai ke gudang di pelabuhan Weda," jelas Sekretaris Komisi III, Munadi Kilkoda kepada Halmaherapost.com, Jumat 21 Februari 2020.

Munadi bilang, pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Halmhaera Tengah (Halteng) segera melakukan koordinasi dengan seluruh pengusaha lokal. Langkah koordinasi ini untuk mendapat masukan dari pengusaha terkait pemanfaatan tol laut.

Tak hanya itu, Munadi menyarankan, Pemda dan pengusaha harus ke Surabaya untuk mencari tahu mitra usaha, harga barang dan harga komoditas lokal yang ada disana.

"Kalau sudah ada mitra usaha, pengusaha lokal kita pasti tidak ragu-ragu untuk lagi untuk membangun jaringan bisnis," cetusnya.

Politisi Nasdem ini menyebutkan, kendala lain juga ada pada kesiapan infrastruktur, yakni soal ketersedian gudang penampungan barang, termasuk sarana angkutan untuk barang .

"Kalau tidak disiapkan, saya yakin kontener pasti tidak terisi, padahal potensi yang tertampung di kampung cukup besar," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Halteng memiliki varietas pala unggulan yang pada data terakhir di tahun 2015 menurut di Bobane Indah, Patani mencapai 52,5 ton per tahun. Namun, ketersedian komoditas unggulan ini belum didukung oleh akses pasar yang memadai.

Di samping itu, Munadi mengatakan, banyak pengusaha lokal telah membangun akses pasar lebih dulu dengan pengusaha yang ada di Ternate-Manado.

"Tapi bagi saya ini bisa dibicarakan dengan mereka untuk memanfaatkan peluang yang ada, tapi harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu. Prinsipnya pemerintah harus mengambil peran untuk memfasilitasi seluruhnya terkait dengan jaringan dan infrastruktur pendukung lainnya," tutupnya.