Amirudin Hadiri Workshop Nasional RUU Daerah Kepulauan

Sanana, Hpost - Kepala Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Kepulauan Sula, Amirudin Taralesa hadiri Workshop nasional di Balikpapan 10-12 Maret 2020 di Platinum Hotel.

Pada acara yang digelar Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia ( Aspeksindo ), Amirudin, mengatakan bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia menyimpan banyak potensi wisata termasuk Kepulauan Sula.

Tema yang diangkat pada acara ini adalah Penguatan Legislasi Daerah untuk Indonesia Maju.

Workshop nasional ini dihadiri oleh ratusan tamu undangan yang terdiri dari para pejabat seperti Gubernur, Wali Kota, Bupati, DPRD, dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berbasis kepulauan.

Workshop dan sosialisasi RUU Daerah Kepulauan ini menurutnya, amat penting untuk menangkap aspirasi daerah kepulauan dan pesisir sehingga UU Daerah Kepulauan yang akan ditetapkan nantinya diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat.

“Seperti kata ketua Apeksindo Abdul Gafur Masud saat pembukaan  bahwa, Kekayaan laut kita sangat besar tidak hanya untuk Indonesia tapi juga dunia, untuk itu Apeksindo perlu dukungan legislasi dalam hal ini Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia, terutama dalam membuat UU daerah kepulauan," ungkapnya.

Selain menggelar Workshop Nasional terkait RUU Daerah Kepulauan, Apeksindo juga menggelar Rakornas dan Kongres Nasional Maritim II (Konasmi) serta Deklarasi Pembentukan Asosiasi DPRD Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia.

Para peserta workshop nasional yang digelar dari 10-12 Maret 2020 ini juga pada hari ini Rabu 11 Maret 2020, berkunjung ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mengikuti acara puncak HUT ke-18 Kabupaten PPU dan Presentasi Siteplan Kawasan Ibu Kota Negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono mengungkapkan potensi ekonomi dari sektor wilayah pesisir mencapai Rp 670 Triliun. Sedangkan untuk sektor wisata bahari potensinya mencapai Rp24 triliun. Menyadari potensi ini KKP mencanangkan program Desa Wisata Bahari