Warga Lolut di Halmahera Utara Keluhkan Buruknya Infrastruktur hingga Ketidakpastian SK TKD

Tobelo, Hpost – Buruknya pembangunan infrastruktur,  pelayanan, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, serta kehadiran Koperasi Tambang Mas dikeluhkan dua warga Desa di Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara.

Kejelasan Surat Keputusan (SK) Tenaga Kontrak Daerah yang telah dianggarkan di APBD 2020, juga menjadi point penting yang dikeluhkan warga.

Keluhan tersebut ditcecar warga kepada Berthy Sikawi, satu Anggota DPRD Halmahera Utara (Halut) dari Partai Demokrat Dapil II Galela-Loloda, saat melakukan reses di dua Desa yakni Desa Gisi dan Desa Kapa-Kapa kecamatan Loloda Utara (Lolut).

"Saat saya melakukan reses di dua desa itu, banyak keluhan masyarakat," akui Berthy Senin 10 Maret 2020, lalu.

Berthy mengaku dicecer berbagai masalah. Keluhan tersebut menjadi laporan hasil reses dan juga dibawa masing masing komisi yang mempunyai tupoksi.

Berdasarkan data yang dihimpun Halmaherapost.com, saat ini sedang berlangsung proyek Multi Year pembangunan jalan Galela-Loloda Utara, sejauh 94,6 kilometer (KM) yang dilakukan oleh tiga perusahaan, dan dibagi tiga segmen belum juga rampung. Total anggaran daerah yang digunakan untuk proyek tersebut Rp 293 Miliar. Namun, progres pembanguan jalan itu belum mencapai 50 persen.

Selain itu, ada pula keluhan terkait Tenaga Kontrak Daerah (TKD)  Guru yang telah dianggarakan di APBD selama 11 bulan, yang kononnya telah di SK-kan, namun kata dia, ternyata belum.

Buktinya,  bagi TKD guru selama dua bulan tahun ini belum menerima SK TKD Guru, sementara bagi TKD guru hingga saat ini bingun dn belum bekerja karena SK TKD tersebut belum di serahkan.

"Para TKD bingun,  karena SK nya belum ada, saya berharap, meski belum ada SK, Instansi terkait membuat daftar TKD yang dikontrak sdh distribusi ke masing2 sekolah, sehingga TKD yang sudah di tetapkan dapat segera melaksanakan tugasnya, " ujar Berty.

Aspirasi masyarakat saat reses,  menurutnya,  akan menjadi laporan hasil reses ke DPRD Halut yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah, dan terkait dengan prioritas usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat akan dirangkum bersama hasil reses anggota DPRD yang lain.

“Selanjutnya akan disampaikan sebagai pokir anggota DPRD kepada Pemda," pungkas Berty.