Penolakan Warga

Warga Tolak SKB Jadi Lokasi Isolasi, Pemprov Malut Kesulitan Cari Tempat

Foto: Awi/Hpost

Ternate, Hpost – Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini sulit menemukan lokasi yang nantinya dijadikan sebagai ruang isolasi di tengah terus meningkatnya orang dalam gejala mirip penderita wabah Corona. Hal ini menyusul rencana pemakaian gedung Satuan Pendidikan Nonformal di Kelurahan Dufa-dufa, mendapat penolakan keras dari warga setempat.

Pengecekan beberapa lokasi bagi Orang Dalam Pengawasan (ODP) di Kota Ternate, mendapat penolakan dari warga.

Bagaimana tidak, kunjungan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Rabu 25 Maret 2020 di Kelurahan Sangaji Utara, membuat warga panik dan takut sehingga membuat spanduk penolakan.

Informasi yang dihimpun, lokasi Satuan Pendidikan Nonformal (SKB) Kota Ternate akan dijadikan salah satu lokasi bagi ODP di Malut.

Sontak, warga sekitar yang mengetahui hal tersebut membuat penolakan, dengan menggelar spanduk sepanjang 5 meter berbahan kain putih bertuliskan "kami warga sangaji utara menolak pasien corona di SKB". Tak hanya itu, akses jalan masuk ke areal SKP juga ditutup dan diblokir untuk orang luar.

Camat Ternate Utara, Zulkifli saat dikonfirmasi via ponsel membenarkan hal tersebut. Dijelaskan, penolakan dilakukan atas antisipasi warga sekitar, terhadap corona virus atau covid-19.

"Begitu selesai kunjungan (Gubernur Malut-red), warga langsung tau. Dan cepat-cepat lakukan aksi protes. Kalau dari saya, itu sah-sah saja karena kondisi sekarang ini siapapun pasti kawatir terjangkit virus corona,"ungkapnya, Rabu 25 Maret 2020.

Pemda Provinsi Maluku Utara menyiapkan lokasi alternative sebagai tempat isolasi, yakni Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate, Wisma Haji milik Kementerian Agama di Ternate.

Saat ini, untuk Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate masih digunakan untuk pelatihan, termasuk pembuatan masker yang rencananya akan dibagi gratis. Sementara Wisma Haji milik Kementerian Agama di Ternate masih dikonsultasikan ke Kementerian Agama di Jakarta.

Terkait penolakan di SKB milik Pemkot Ternate oleh Warga Dufa-dufa, Samsudin bilang, itu sah-sah saja karena belum ada sosialisasi.

“Kami sudah melihat dan mengkonsultasikan lokasi-lokasi tersebut, tetapi ada beberapa lokasi yang kita masih menyurati Kementerian terkait sebagai pemilik,” kata Sekda Provinsi Maluku Utara, Samsudin A. Kadir kepada, Rabu 25 Maret 2020 di Ternate di Ternate.

Untuk itu, Samsudin berharap Pemkot Ternate melakukan sosialisasi terhadap warga agar dapat dipahami terkait dengan fungsi ruang isolasi yang rencanakan tersebut. Sebab lokasi isolasi bukan bagi penderita tetapi dikhususkan bagi ODP misalkan baru tiba di Ternate lewat bandara atau pelabuhan laut yang berasal dari daerah terpapar langsung dilakukan isolasi di situ.

“Jadi Pemkot harus melakukan sosialisasi lokasi yang dimaksud bukan pasien positif, tetapi bagi ODP agar muda dipantau oleh petugas kesehatan. Kalau pasien positif atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) kita isolasi di RSUD Chasan Boesoirie,” katanya.

Samsudin Kadir mengakui, lokasi yang nantinya dijadikan tempat isolasi dimaksud baik itu milik pemerintah maupun swasta tidak menjadi masalah. Begitu juga ada pihak pemilik hotel yang bersedia dijadikan lokasi isolasi juga Pemda Provinsi siap memplot anggarannya.

“Kenapa tidak kalau ada hotel yang bersedia dan harus membayar, Pemda Provinsi siap membayar biaya hotel yang dijadikan lokasi isolasi,” katanya.

Penulis: Awi/Rhy
Editor: Red

Baca Juga