Covid-19

Basri: Pemprov dan Perusahaan Tambang Harus Pastikan Kebutuhan Pokok

Grafis: Layank/Hpost

Ternate, Hpost - Perusahaan tambang didesak mengalihkan dana CSR-nya, untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dalam jangka waktu 3-bulan kedepan, untuk mengantisipasi kemungkian terburuk penyebaran Covid-19 atau Virus Corona di Provinsi Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara juga diminta segera membuat rapat koordinasi denga seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di Maluku Utara untuk membicarakan penanganan Virus Corona yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya.

"Pemprov dan Tambang Harus Duduk Bersama Pastikan Kebutuhan Pokok," Ketua DPD Hanura Provinsi Malut Basri Salama, kepada Halmaherapost.com, Sabtu 28 Maret 2020.

Menurutnya, hal terpenting yang harus segera disiapkan Pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan memprioritaskan kepada masyarakat yang bergantung dengan nafkah harian, seperti tukang ojek, sopir angkot, ABK transportasi laut (speedboat, motor kayu, dan kapal antar pulau), bentor, nelayan, petani dan buruh.

"Mereka ini yang diprioritaskan pemerintah. Gubernur harus panggil semua perusahan yang beroperasi di wilayah Malut untuk sama-sama membantu memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkap mantan senator ini.

Bang Bas, biasa disapa wartawan ini menyebutkan, ada beberapa cara bisa dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan semua anggaran, guna menghentikan penyebaran Virus Corona, yakni pertama, mengalihkan seluruh anggaran perjalanan dinas Kepala Daerah, baik Gubernur sampai dengan bupati dan wali kota. Anggota DPRD Provinsi sampai dengan Kab/kota dan seluruh perjalanan dinas OPD.

"Meminta kepada seluruh perusahaan pertambangan swasta maupun plat merah, agar mengalihkan seluruh anggaran CSR nya pada pengadaan kebutuhan pokok rakyat untuk jangka waktu 3-4 bulan ke depan atau sampai situasi darurat dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat," ujar Basri.

Khusus pada kepentingan 3-4 bulan ke depan, Basri bilang, CSR-nya cukup. Di satu sisi, harga saaham perusahaan turun drastis. “Saya kira ini cukup rasional,” ucapnya.

Kedua, seluruh pembiayaan kegiatan yang tidak produktif seperti pelatihan, lomba PKK atau penyuluhan dan lain sebagainya yang tidak terlalu penting dan mendesak untuk diarahkan pada pengadaan seluruh kebutuhan pokok rakyat yang membutuhkan.

"Tiga, membentuk segera satuan tugas berjenjang untuk melayani kebutuhan pokok yang dimaksud. Dan Kebutuhan yang harus sgera diadakan adalah beras, gula, minyak kelapa lain sebagainya," tandasnya.

Apalagi, beberapa hari ke depan sudah mendekati Ramadan, sehingga kesiapan ini harus segera dilakukan.

"Ini bencana datang mendadak, menghancurkan seluruh sendi-sendi perekonomian bangsa. Maka dari itu saya menyarankan pada pemerintah daerah terutama gubernur segera ambil langkah-langkah konkrit," tegas Basri Salama.

Basri mengatakan, “Semua ini tergantung gubernur saja. Kalau bisa dikelola baik-baik, maka BLT dari pemerintah pusat yang nilainya hanya RP 200 ribu per bulan dalam bentuk kartu sembako.  Dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah baik jumlah penerima maupun nilai dari Rp 200.000 bisa menjadi Rp 500.000 per bulan. Dan nilai ini sangat manusiawi,” tutupnya.

Penulis: Red
Editor: Red

Baca Juga