Hotel Vellya Disewakan? Mohtar: Burhan Tak Respon Permintaan Publik

Ternate, Hpost – Sempat tidak merespon permintaan publik, penggunaan Hotel Vellya sebagai tempat isolasi dipertanyakan oleh sejumlah tokoh. Sebab, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyewa Hotel Sahid Bela, sebesar Rp 2,5 Miliar per bulan.

Pengguanan Hotel Vellya diakui oleh Jubir Gugus Tugas Covid-19, Kota Ternate Anas Konoras, kepada Halmaherapost, Rabu 8 April 2020, di Ternate.

Anas mengatakan, ruangan isolasi yang disediakan di Hotel Vellya berjumlah 13 kamar. Sementara kamar terpakai sebanyak 6 unit, untuk isolasi 6 orang terkonfirmasi reaktif rapid test yang masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim medis.

Anas bilang, kamar Hotel Vellya yang digunakan itu disesuaikan dengan jumlah pasien dan ruangan khusus pasien yang terisolasi bukan pasien positif Covid-19, Karena pasien yang positif itu sudah langsung dirujuk RSUD.

"Untuk anggaran kontrakan 13 kamar itu saya juga belum tau pasti berapa nominalnya jadi nanti saya suda tau nominalnya baru saya informasikan," tutupnya.

Tidak Merespon

Sebelumnya, pemilik Hotel Vellya Burhan Abdurrahman yang juga sebagai Wali Kota Ternate diminta oleh banyak kalangan untuk menyumbangkan hotelnya itu sebagai tempat istirahat medis.

"Burhan tidak pernah merespon, sampai Benny Laos sebagai pemilik Hotel Sahid Bela menawarkan untuk digunakan Hotel Bela, yang langsung direspon Pemerintah Provinsi," kata Mohtar Adam, Pengamat Ekonomi dan kebijakan Publik Univertas Khairun Ternate, Maluku Utara, kepada Halmaherapost.com.

Ekonom Maluku Utara itu menambahkan, percakapan di berbagai grup WhatsApp yang Burhan Abdurahman juga sebagai anggota, selalu saja ada permintaan ke Burhan mengenai penggunaan Hotel Vellya.

"Dan para medis yang bekerja di RSUD Chasan Boesoirie, saya bahkan secara khusus menjapri walikota Burhan Abdurrahman untuk maksud penggunaan hotel Vellya tapi Burhan tidak respon hal itu," imbuhnya.

Gubernur, kata dia, sempat kesulitan mencari tempat isolasi karena mendapat penolakan dari masyarakat.

"Jika penggunaan Vellya oleh pemkot Ternate itu gratis oleh Burhan, perlu diberikan apresiasi bahwa ada cadangan hotel jika terjadi lonjakan kasus yang signifikan dan atau kebijakan untuk mengobservasi pendatang di kota Ternate selama 14 hari maka bukan hanya Vellya mesti di tambah hotel lain," paparnya.

Meskipun begitu, Mohtar mempertanyakan, jika kebijakan observasi pendatang belum dilakukan dan pertumbuhan penderita belum banyak untuk apa hotel Vellya digunakan atau disewakan oleh Pemkot Ternate?

APD dan Bantuan Sosial

"Saat ini yang perlu Pemkot fokuskan pada puskesmas-puskesmas agar mempersiapkan peralatan tenaga medis dan melakukan pengecekan kesehatan warga, sedangkan provinsi fokus di rumah sakit, saat ini butuh kebijakan yang saling mendukung, antar level layanan kesehatan," demikian Mohtar Adam.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Ternate, meminta Pemkot Ternate fokus fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19.

"Melakukan refocusing kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah Covid-19 di daerah," tukas politisi Nasdem ini.

Nella sapaan akrabnya, menuturkan, DPRD sudah menjalankan amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),  berharap alokasi anggaran itu harus diikuti dan disinergikan dengan provinsi.

Nella menilai, langkah Pemkot menggunakan Hotel Vellya menunjukan lemahnya koordinasi lemah, ego sektoral, cara kerja yang tidak linear antara Kota dan Provinsi. Harusnya alokasi anggaran bisa difokuskan pada hal-hal bersifat urgen lainnya seperti memaksimalkan APD, obat-obatan, masker, rapid tes, pengadaan tes suhu di setiap titik.

“Bila perlu Pemkot kan sudah ada Laboratorium kesehatan Bahari Berkesan, lengkapi aja alat PCR itu punya kapasitas untuk antisipasi rentan kendali begitu jauh jarak Ternate-Jakarta agar bisa sebagai tahap awal menguji sampel pasien berstatus OTG, ODP atau PDP. Dan langkah ini dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia," urainya.

Selain itu Ketua Fraksi Nasdem juga mendorong agar anggaran juga bisa dimaksimalkan karena dampak dari pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah.

"Maka Pemkot dapat memberikan stimulan bantuan sosial langsung ke masyarakat yang terkena dampak," tegas Nurlaela.