Setelah Pandemi, Krisis Pangan Menanti

Ternate, Hpost – Setelah pandemi corona virus berakhir, Indonesia diperhadapkan dengan ancaman krisis pangan. Untuk itu, diperlukan kecepatan dan ketepatan pemulihan di bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan stimulus ekonomi setelah pandemi dengan memaksimalkan realokasi dan refocusing anggaran.

“Tahun akan datang, terjadi krisis pangan dan bencana kelaparan yang mengancam dunia,” ujar Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yang diikuti Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba didampingi Sekprov Samsuddi A. Kadir dan Kepala Bappeda Malut Salmin Janidi, melalui video konfrens, Kamis 30 April 2020.

Mengutip kolom majalah Tempo edisi 23 April 2020, menyebutkan, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah mengingatkan bahwa pandemi corona telah melumpuhkan berbagai sektor perekonomian sehingga bisa memicu terjadinya krisis pangan di berbagai negara pada April-Mei ini. Artinya, pasar pangan dunia akan makin ketat. Karena itu, pemerintah harus betul-betul lihai mengatur pasokan dan distribusi pangan di dalam negeri.

Musrenbangnas bertajuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, itu dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden  mengatakan, Presiden dalam arahannya menuturkan, Musrenbangnas ini merupakan siklus tahunan untuk merencanakan pembangunan 2021, sehingga harus betul-betul adaptif dengan perkembangan situasi yang dihadapi bangsa saat ini karena yang dikerjakan sekarang akan memberi fondasi bagi tahun yang akan datang.

"Tahun ini kita sudah melakukan penyesuaian target pembangunan. Kita lakukan realokasi dan refocusing belanja secara besar-besaran. Kita geser prioritas pada tiga hal: bidang kesehatan, jaring pengaman sosial bagi warga miskin, serta stimulus ekonomi agar pelaku usaha bisa bertahan dan mencegah terjadinya PHK,” ujar Presiden.

Fokus Pemulihan

Presiden menegaskan, pemerintah butuh kecepatan untuk memberikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia meski belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir.

"Setiap ahli memiliki hitungan yang berbeda mengenai pandemi Covid. Beberapa negara maju yang awalnya menyatakan sudah recover, sudah pulih, justru mengalami gelombang yang kedua. Kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario: skenario yang paling ringan, skenario sedang, dan skenario yang paling berat,” ungkap Presiden.

Kepala Negara meyakini bahwa dengan  persiapan berbagai skenario, pemerintah siapkan langkah mitigasi (mitigasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi), juga menyiapkan langkah recovery, langkah pemulihan jika penyebaran Covid-19 ini sudah bisa kita kendalikan.

”Saya optimis tahun 2021 adalah tahun recovery, tahun pemulihan, dan tahun rebound. Untuk itu, selain kecepatan dalam mengatasi Covid, kita juga perlu kecepatan untuk pulih, kecepatan untuk recovery,” kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa negara yang akan menjadi pemenang bukan hanya negara yang berhasil cepat mengatasi Covid, tapi juga cepat melakukan pemulihan, cepat melakukan recovery.

”Situasi seperti ini, kita bisa melihat dan menghitung berbagai potensi di dalam negeri yang kita miliki yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan kita manfaatkan secara baik. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi, bahan baku obat kita masih impor, 95 persen masih impor.”

Lalu bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini. Kita juga punya persoalan di sektor kesehatan, beberapa penyakit menular berbahaya yang perlu penanganan khusus, seperti TBC. Bagaimana ketersediaan rumah sakit kita, fasilitasnya, tempat tidurnya cukup atau tidak,” papar Jokowi.

Menurut presiden, kejadian pandemi Covid ini menyadarkan semuanya, betapa pentingnya health security. Sektor pangan misalnya, Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian, sudah memberikan peringatan akan terjadinya krisis pangan, bencana kelaparan yang mengancam dunia. Terdapat 135 juta orang di seluruh dunia, lanjut Presiden, terancam kelaparan atau bahkan mengalami situasi yang lebih buruk daripada itu.

”Bagaimana dengan kesiapan produksi pangan kita, bagaimana dengan kesiapan industri pengolahan pascapanen, bagaimana dengan efisiensi rantai pasok dan distribusi, semuanya harus kita lihat lagi. Dan kita harus menyiapkan strategi besar dalam menghadapi itu ke depan,” terang Presiden.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya mengatakan penyebaran Covid-19 membuat pemerintah menggeser rencana kerja tahun 2021. Dari yang semula berfokus pada pembangunan, berubah menjadi pemulihan ekonomi dan sosial lantaran besarnya pengaruh pandemi.

"Rencana kerja pemerintah tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi," ujarnya.

Dengan adanya pergeseran tersebut, pemerintah akan fokus pada pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi. Selain itu juga pada sistem ketahanan nasional, sistem jaringan pengaman sosial, hingga ketahanan negara.

RKP 2021 mencakup 7 prioritas nasional yang merupakan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yakni penguatan ketahanan ekonomi, dan pengembangan wilayah.

Selain itu peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, pembangunan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik.