Apakah Kami Salah Meliput Covid???

CURHAT 12 RAMADAN, Sebagai salah satu pimpinan media yang setiap hari selalu memberitakan tentang perkembangan Covidf-19 di Maluku Utara, baik dari hasil konferensi pers maupun hasil investigasi. Meliput tentang pasien sembuh, tentang apa yang tidak dilakukan pemerintah, tentang yang akan dibuat serta yang telah dibuat pemerintah.

Mungkin salah kalau setiap hari memberitakan tentang Covid-19 kepada publik, baik itu angka-angka pasien maupun orang-orang yang sudah diduga ikut terjangkit. Bahkan teman-teman media termasuk saya juga memberitakan asal usul pasien. Sejumlah orang berpendapat kalau memberitakan pasien covid-19 akan menjadi stigma negatif terhadap pasien dan keluarga pasien termasuk menakuti masyarakat.

Padahal pertimbangan teman-teman jurnalis sederhana, karena virus ini tidak terlihat dan setiap orang berpotensi menularkan dan sebaliknya tertular. Ini yang membuat alasan kenapa asal usul pasien tetap dibuka.

Soal membuka identitas pasien berbagai organisasi wartawan baik PWI, AJI, IJTI bahkan KPI juga telah mengeluarkan acuan peliputan Covid-19, termasuk di dalamnya keselamatan wartawan dalam meliput.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan pernyataan untuk mengingatkan. Karena, membuka apalagi membeberkan rahasia medis pasien yang sedang ditangani dokter di rumah sakit tanpa izin sang pasien, merupakan pelanggaran atas Pasal 47 dan 48 UU no 29 tahun 2094 tentang Praktik Kedokteran, dan Pasal 57 UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Belakangan, setelah terjadi polemik dan diskusi pro-kontra di kalangan komunitas pers menyusul insiden wartawan yang meliput Walikota Bogor Bima Arya, IJTI akhirnya mengeluarkan rilis baru meminta kepada seluruh media untuk membuka identitas pasien yang positif terjangkit COVID-19.

Tujuannya agar orang yang pernah berinteraksi dengan pasien/korban bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Koreksi kebijakan yang senada juga dirilis oleh KPI.

Di Maluku Utara belakangan muncul pandangan dari beberapa oknum aktivis maupun politisi, media juga ikut memberitakan sebuah skenario besar bahwa Covid-19 adalah proyek. Alasannya, pasien yang mengaku sehat-sehat tetapi saja masih ditahan oleh dokter agar proyek tetap berjalan.

Dari persoalan itu apakah teman-teman media termasuk saya salah? Mohon masukan dari berbagai kalangan terutama Netizen. Pendapat saya ini sengaja di-posting di media sosial karena mereka yang bicara tak pernah langsung ke media tetapi melalui media sosial.

Terima kasih kalau ada masukan, untuk perbaikan secara pribadi saya menerima dengan tangan terbuka, dan menyampaikan terima kasih.