Kehilangan Kepercayaan, DPRD Ternate Setujui Optimalisasi Kawasan Ekonomi

Ternate, Hpost – Meski kasus Positif Covid-19 di Ternate terus meningkat, DPRD Kota Ternate bersepakat menerapkan optimalisasi kawasan ekonomi dan bisnis guna menggenjot menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat Covid-19. Padahal, saat ini pemerintah dinilai telah kehilangan kepercayaan menangani pandemi.

Namun, penerapan ini sesuai dengan protokol kesehatan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Ternate Nomor 13 atas perubahan Nomor 14 Tahun 2020.

Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy, kepada wartawan Selasa 2 Juni 2020, mengaku, PAD triwulan pertama masih baik. Namun, ketika Covid-19 masuk di Ternate angka PAD untuk triwulan ke II turun 30-40 persen.

"Kawan-kawan di Dewan juga memikirkan itu, karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), begitu juga dengan dana bagi hasil dari pusat juga belum pasti, itu yang menjadi pertimbangan teman-teman," katanya.

Namun, Menurut dia, Pemerintah Kota Ternate tidak terapkan New Normal tetapi menyesuaikan langkah pemerintah pusat melalui Peraturan Wali (Perwali) Kota Ternate Nomor 13 atas perubahan nomor 14 Tahun 2020 Tentang  Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

"Poin-poin yang ada dalam PSBB dan sejumlah regulasi juga masuk dalam Perwali, hanya saja bertepatan dengan New Normal. Tetapi yang simple-nya itu disebut sebagai realisasi bukan New Normal," ucapnya.

Perwali itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan ekonomi dan bisnis, seperti aktivitas perdagangan, perhotelan, cafe, tempat wisata dan aktivitas, kecuali tempat hiburan yakni tempat karaoke. Upaya optimalisasi itu disertai dengan kewajiban mengenakan masker, cuci tangan, memakai hand sanitizer.

"Ini semua masuk dalam Perwali. Penerapan ini hampir mirip dengan langkah yang diambil oleh Pemerintah pusat," ungkapnya.

Gugus Tugas, kata Muhajirin, harus tegas mengambil langkah sesuai ketentuan Perwali. Namun, perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak ada aksi penolakan sebagaimana pada pembatasan sosial di pasar yang coba diterapkan beberapa saat lalu.

"Ketika Perwali ini sudah disahkan, maka pedagang harus patut terhadap Perwali sesuai poin-poin yang telah dicantumkan, agar pedagang pun tertib di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.

Olehnya itu, Gugus Tugas Ternate segera membagi masker dan hand sanitizer terhadap masyarakat. Untuk pedagang, Gugus harus menyiapkan tempat cuci tangan dan mengatur jarak interaksi di pasar.

"Kalau sudah ada Perwali para pedagang pun bisa mematuhi aturan. Kalau tidak, ditindak tegas oleh gugus tugas," tandasnya.

Sementara itu, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Sharony A. Hirto, menilai skema pemerintah saat ini terkesan merespon situasi nasional yangg mencoba menerapkan new normal di tengah trend kasus positif semakin meningkat.

Kehilangan Kepercayaan

Menurut pengamat Kebijakan Publik lulusan Universitas Gajah Madha itu, selain pendekatan medis, seyogianya penerapan ini juga perlu disosialisasikan dengan baik karena beberapa penerapan yang pernah dilakukan menuai protes

“Saat ini masyarakat membutuhkan kepastian informasi dan kehadiran pemerintah mengayomi,” katanya.

Kelemahan pemerintah saat ini, kata Sahrony, ada kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengembalikan kepercayaan tersebut dengan memunculkan informasi yang akurat dan satu pintu.

“Tingkat kepercayaan masyarakat saat ini membuat kebijakan pemerintah akan mengalami kendala. Butuh sosialisasi masif dan menyeluruh dengan menggerakkan stakeholder untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tutupnya.