Pendidikan
Belajar Daring di Ternate ‘Masih Garing’, Harus Dievaluasi

Ternate, Hpost - Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif minta metode pembelajaran daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan) dievaluasi kembali.
Nella sapaan akrabnya mengungkapkan lemahnya respon wali kota Ternate dan instansi teknis seperti Dinas pendidikan Kota Ternate.
"kita ingin cari solusi pelayanan pendidikan yang lebih baik, cepat tanggap di saat untuk hak pendidikan anak di Kota Ternate TK PAUD SD dan SMP, jadi kegelisahan terhadap metode daring dan luring ini, meski pun sudah ada upaya dari dinas pendidikan tapi perlu dievaluasi," ungkapnya kepada Media ini, Kamis 11 Juni 2020.
Ketua fraksi Nasdem ini mengatakan saat ini banyak catatan kritis yang diamatinya di lapangan.
"Pertama dinas pendidikan harus benar-benar melibatkan fungsi dari PGRI, dimana mereka inisiatif bekerja sama dengan media, buat posko sendiri itu murni dari kreativitas mereka sendiri, pertanyaannya kan ada sejumlah alokasi anggaran dinas pendidikan yang pada kondisi ini tidak tidak mengalami pergeseran,"tuturnya.
Menurut Nella, metode luring dan daring tidak didukung regulasi tentang wajib belajar di rumah. "Usulan dari PGRI ini sinergi dengan komisi III yakni harus ada peraturan walikota untuk wajib belajar, kan sekolah dirumahkan, untuk itu perlu ada seragam, misalnya dari jam 8 sampai jam 11 semuanya metode luring dilakukan," tandasnya.
"Ini kan tidak ada standarisasi, kadang sore, kadang malam, lewat WA, bukan kesalahan guru tapi walikota dan instansi teknis dinas pendidikan tidak miliki kemampuan untuk menerjemahkan sesuai kondisi di lapangan.”
Selain itu pemanfaatan komite sekolah juga, orang tua juga tidak seperti dengan guru, misalnya tidak se-efektif guru di sekolah.
"Harus ada kolaborasi antara kedua, bagaimana dinas pendidikan memposisikan komite sekolah. Komite sekolah selama ini juga tidak maksimal. Ini harus dievaluasi, terus metode zoom meeting, metodenya itu di setiap kelas difasilitasi tekhnologi dengan tenaga ahli IT, supaya pola interaktif online ini dilaksanakan," terangnya.
Dia juga menambahkan Fraksi Nasdem mendorong walikota Ternate harus tegas kalau memang tidak bisa inovasi harus dievaluasi bila perlu diganti, karena kenormalan baru ini akan berkelanjutan hingga jangka panjang.
"Kalau dari dinas pendidikan lemah, ini juga berefek terhadap layanan pendidikan terhadap anak-anak, wajib hukumnya," pungkasnya (Qra)
Komentar