Malik: Warga Taliabu Butuh Rapid Test atau Percepatan Pembangunan?

Ternate, Hpost - Perhatian Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, terhadap Kabupaten Pulau Taliabu lantaran nihilnya angka kasus positif Covid-19 dinilai menjadi ironi. Perhatian terhadap kabupaten tersebut dari sisi pembangunan masih terbilang minim.

“Tanya ke warga Taliabu mereka butuh Rapid Test, atau percepatan pembangunan,” kata Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, A. Malik Sillia, kepada Halmaherapost.com, Minggu 28 Juni 2020.

Malik bilang, Pulau Taliabu masih tertinggal dalam aspek pembangunan infrastruktur, serta akses pendidikan dan kesehatan. Selama dua periode berturut-turut, Taliabu juga masuk dalam jajaran daerah tertinggal di Indonesia.

“Ini berdasarkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Dari 2015 hingga 2024 Taliabu masih masuk golongan daerah tertinggal,” ungkap Malik.

Anggota Komisi IV DPRD mengatakan, status tersebut seharusnya membuat Pemerintah Provinsi hingga Pusat memberikan lebih banyak perhatian pada Taliabu. Bukan saja ketika Taliabu tercatat tak memiliki pasien positif Covid-19 baru berbondong-bondong perhatian ditujukan.

Malik mengapresiasi perhatian Pempus hingga WHO untuk mencari tahu kendala apa yang dihadapi Pemkab Taliabu dalam penanganan Covid-19. Tapi lebih dari itu, Taliabu butuh perhatian yang jauh lebih besar dalam hal pembangunan.

“Kesannya selama ini daerah kurang dibantu untuk membangun fisik maupun SDM-nya. Namun begitu ketahuan daerah ini tidak punya pasien positif baru seakan-akan dicari letak kesalahannya ada dimana. Taliabu butuh 'diagnosis pembangunan', bukan cuma diagnosis Covid-19,” tukas Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Malut ini.

Senada, Pemuda Taliabu, Sukasno Sangaji menyatakan selama ini Pemerintah Provinsi hingga Pusat terkesan menutup telinga atas kebutuhan pembangunan di Taliabu.

Dia mencontohkan, saat ini sejumlah desa di Taliabu tengah dilanda banjir. Namun tak ada ‘keributan’ apapun untuk membantu warga korban banjir.

“Padahal masyarakat juga hidup tidak tenang akibat banjir, tapi tidak ada perhatian untuk mereka. Daerah ini baru diperhatikan gara-gara kasus nol Covid-19. Ini ironis,” ujarnya.

Sukasno menegaskan, persoalan yang bersifat jangka panjang di Taliabu tak lepas dari minimnya akses pendidikan dan kesehatan untuk warganya. Letaknya yang jauh dari ibukota provinsi seharusnya menjadi dasar daerah tersebut dibangun dengan layak.

“Supaya warga yang sakit tidak perlu dirujuk jauh-jauh ke Luwuk atau Ternate, misalnya. Ingat, Taliabu butuh pembangunan dan pendidikan yang layak, bukan rapid test dan swab test saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Malut melalui Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular menyatakan timnya akan turun ke Taliabu untuk melihat cara kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di sana. Juga membawa serta sejumlah program untuk penanganan Covid-19.

"Kita akan turun ke Kabupaten Pulau Taliabu dalam rangka men-support Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam beberapa bulan ini, pelaporan dari Taliabu sangat minim dan mendapatkan teguran dari pusat, ada apa sebenarnya?" katanya dilansir dari Sindonews.com.