Perusahaan Jasa Pelayaran Minta Pemerintah Bebaskan Pelayaran Antar Daerah

Ternate, Hpost - Pemerintah Propinsi Maluku Utara diminta untuk segera mencabut peraturan yang membatasi pelayaran laut antar daerah. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Pimpinan Cabang Ternate PT. Pelayaran Obi Mandiri, Ahmad Assagaf.

Ahmad mengatakan, tidak masalah jika diberlakukan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid 19. Asalkan rute dan jadwal pelayaran kapal laut seperti Ternate ke Obi dan lain sebagainya diberlakukan sebagaimana mestinya.

"Dengan diberlakukan aturan yang sekarang, kapal laut yang biasanya beroperasi dua kali dalam seminggu, sekarang hanya satu kali seminggu. Ini kan menghambat perputaran ekonomi masyarakatan," kata pria yang juga Direktur PT. Kurnia Bacan Indah, yang bergerak di jasa pelayaran ini kepada Halmaherapost.com, Rabu 8 Juli 2020.

Akibat dari larangan terhadap aktivitas pelayaran ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku Utara.

"Bayangkan saja, saat ini kondisi ekonomi kita dalam bahaya, daya beli masyarakat mulai memprihatinkan,  terjadi  kenaikan  tingkat  kemiskinan  dari  6,44  persen  menjadi  6,77 persen.  Angka  kemiskinan  ini memberitahu  kita  tentang  buruknya  kinerja ekonomi  pemerintahan  provinsi  Maluku  Utara  saat  ini," papar pengusaha muda Maluku Utara ini.

Dia mengaku bahwa di satu  sisi  pemerintah menyajikan  adanya  pertumbuhan  ekonomi    sebesar    6,13  persen, tetapi  angka kemiskinan  dan  angka  pengangguran  meningkat  pada  tahun  ini.

"Pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas  harus  diikuti  oleh  peningkatan  daya serap  tenaga  kerja,  penurunan  tingkat  kemiskinan  dan  terawatnya  lingkungan hidup," katanya.

Adik dari Mantan Ketua GP Ansor Pusat M. Iqbal Assagaf ini meminta pemerintah provinsi Malut segara mencabut segala peraturan yang membatasi pelayaran di wilayah Malut.

"Agar ekonomi kembali pulih sebagaimana sediakala, salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah agar segara mengaktifkan kembali pelayaran kapal laut sebagaimana mestinya," tutupnya.