Dukungan Anggaran ke Kelurahan Minim, Kasus Corona di Ternate Meroket

Ternate - Susutnya perhatian Pemerintah Kota Ternate dalam penanganan Covid-19 memicu lunturnya kepercayaan masyarakat Ternate terhadap pandemi ini. Padahal setiap hari terjadi peningkatan kasus di Kota Ternate.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif kepada Halmaherapost.com mengungkapkan sejak dibentuknya Tim Gustu kelurahan sudah dibicarakan untuk DK dan DPPK yang saat ini diubah daftar usulan rencana kerja, agar supaya ada penegasan terhadap penanganan COVID-19 di kelurahan.

"Itu sudah diantisipasi oleh kami sejak awal, tapi berlangsung sampai bulan ini kita malah banyak mendengarkan keluhan-keluhan dari para lurah, kebetulan kan kami turun langsung di lapangan," ungkap Nurlaela.

Nurlaela mengemukakan, saat melakukan peninjauan langsung efektivitas kerja Gustu kelurahan terlihat, namun tidak maksimal karena anggarannya tidak didukung.

"Termasuk juga dengan kesepakatan Pemkot Ternate dengan memberikan uang lelah dan uang operasional per 14 hari sebesar Rp 12 juta," cecar Nurlaela.

Menurutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari camat dan lurah untuk honor dan operasionalnya baru diterima dua kali dalam bulan April.

Nella sapaan akrabnya juga menyayangkan, dari klaster kelurahan yang awalnya hanya kelurahan Makassar Timur akhirnya berkembang hingga menjadi 51 kelurahan.

"Berarti kan penguatan di kelurahan itu tidak maksimal, karena memang lurah belum ditempatkan sebagai posisi yang sangat penting dari seluruh jajaran kelurahan, padahal itu yang tong so antisipasi sejak awal," keluhnya.

Nella berharap Pemkot Ternate, terutama Walikota Ternate Burhan Abdurrahman harus lebih tegas, pasalnya hingga kurva kasusnya terus alami peningkatan.

"Harus begitu dan akhirnya muncullah kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung ke alokasi anggaran jadi isu-isu itulah yang menjadikan masyarakat tidak percaya lagi dengan Corona," tambah Nella.

Dia juga meminta kepada Pemkot Ternate agar memberikan kepercayaan kepada kelurahan dan pemkot hanya sebatas memantau.

"Untuk itu limpahkan kewenangan kepada kelurahan tapi jang cuma asal limpahkan, yah harus diikuti dengan stimulan anggaran," pungkasnya.

Lebih jauh lagi, Nella mendesak pemkot melakukan semi lockdown di tiap-tiap kelurahan yang masuk zona merah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Tapi kan sampe saat ini tara dilakukan kan, memang kelurahan sempat berperan tapi hanya disatu bulan dan setelah itu kondor lagi," tandasnya.