Dilema Pembelajaran Daring di Kota Ternate

Ternate, Hpost - Penerapan pembelajaran dalam jaringan (daring) di Kota Ternate, Maluku Utara penuh dilema. Sebab tidak semua orang tua siswa mampu menyediakan fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran daring.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad mengaku untuk proses kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa dengan metode Dalam jaringan (Daring) belum efektif.

Pasalnya, dengan menerapkan metode daring ini banyak orangtua siswa mengeluh. Selain belum paham cara menggunakan aplikasi yang diberikan. Juga biaya pembelian pulsa data.

"Jika ada komentar tentang Daring yang belum efektif, yah saya akui Daring di kota Ternate belum efektif," ungkapnya kepada Halmaherapost.com, Rabu 29 Juli 2020.

Meskipun begitu, Ibrahim mengemukakan untuk kesiapan dari siswa dan guru-guru justru sudah siap. Sebab semua guru telah menyusun desain pembelajaran di masa pandemi.

"Jadi ini yang belum siap sisa orangtua, karena strata tingkat ekonomi para orang tua yang bervariasi, belum lagi jika ada orangtua yang memiliki anak 2 atau 3 orang saja itu sudah sulit sekali untuk penyediaan fasilitas maupun kontrol," pungkasnya.

Menurutnya, jika pembelajaran dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka itu akan terasa sulit. Namun di sisi lain, Ibrahim menyebutkan harus ada pendampingan dari orangtua di saat siswa melakukan daring.

Ketika ditanya soal new normal yang diterapkan oleh pemerintah dan sekolah pun masih belum diperbolehkan untuk beroperasi.

Ibrahim mengatakan diknas hanya mengikuti instruksi pemerintah kota Ternate. Menurutnya ini semua juga tergantung rekomendasi gugus tugas Covid-19.

"Tapi saya lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan anak," ucap Ibrahim

Dalam proses pembelajaran saat ini tidak mengejar kepintasan belajarnya, tapi lebih kepada menggunakan kaidah usul fikhi, yakni dengan menolak mudarat itu yang harus didahulukan dari pada mengambil manfaat.

"Saya tidak dapat memberikan garansi, dan ini bukan hanya di sekolahnya. Permasalahannya ketika siswa keluar dari sekolah dan andai kata ada yang terpapar Corona dan menjadikan klaster baru di kota Ternate yaitu pendidikan, itu juga jadi masalah," tandasnya.

Jika daerah yang memiliki zona hijau kemudian sekolahnya dibuka, maka akses pemerataan pendidikan pasti tidak ada.

"Saya ingin dalam hal it, asas pemerataan pendidikan di kota Ternate itu juga harus dinikmati, karena bisa jadi juga orang bisa komplain soal zona hijau dan zona merah, sehingga kita saat ini berada pada dilema," kata Ibrahim.

Dimana Diknas sendiri tidak bisa garansikan kesehatan dan keselamatan siswa baik di sekolah maupun ketika siswa keluar dari sekolah.

"Saya tidak bisa garansikan kesehatan ataupun keselamatan para siswa, karena kita juga tidak bisa tahu kondisi siswa ketika datang ke sekolah, berinteraksi dengan lingkungan di sekolah dan setelah siswa keluar atau jam pulang sekolah," tutupnya.