Teken MOU, Warga Akan Boikot Pilwako Jika Pemkot Ingkar Janji

Ternate, Hpost - Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman kembali berjanji kepada masyarakat pulau Hiri akan membangun dermaga penyeberangan untuk akses Ternate-Hiri, dengan meneken tiga poin kesepakatan bersama perwakilan warga pulau Hiri.

Penandatanganan itu dilakukan setelah sejumlah orang yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat Pulau Hiri mendatangi Kantor Wali Kota Ternate pada Rabu 26 Agustus 2020, menuntut pemerintah Kota Ternate membangun pelabuhan hiri yang dijanjikan selama 10 tahun terakhir.

Nota kesepahaman itu ditandatangani di selasar depan Kantor Wali Kota disaksikan massa aksi serta pejabat Pemerintah Kota Ternate lainnya.

Terdapat tiga poin yang tertuang di dalam nota kesepahaman tersebut. Dalam poin pertama menyebutkan, pihak pertama yang dalam hal ini adalah Wali Kota Ternate bersedia membangun Dermaga Penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha, yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2020.

Kedua, pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Hiri di Sulamadaha dilaksanakan secara bertahap. Ketiga, Pelaksanaan Tahap Awal dilaksanakan sebelum 9 Desember 2020.

Selain Wali Kota, MoU itu juga ditandatangani oleh Camat Pulau Hiri, Rustam Malang dan 6 Lurah sebagai pihak pertama.

Selain itu, bertindak sebagai pihak kedua atau yang mewakili masyarakat Pulau Hiri adalah Koordinator Massa Aksi Wawan Ilyas. Adapun 6 saksi pihak kedua yang turut menandatangani dokumen itu masing-masing adalah Akbar Muhammad, Iswan Ismail, Saffudin Taher, Olis Djulfikar, dan Julfandi.

Sebelum menandatangani Mou tersebut, Wali Kota mengaku sedari awal pemkot sudah berencana membangun dermaga di Sulamadaha namun hal itu ditolak oleh masyarakat pulau Hiri, kemudian masyarakat meminta untuk memindahkannya di Jikomalamo.

"Itu keinginan masyarakat Hiri, sehingga di Jikomalamo itu kita bangun jembatan beton," tegas Wali kota.

Wali kota bilang  Bapedda dan Dinas Perhubungan kota Ternate pada saat itu melakukan Musrembang di Pulau Hiri, namun masyarakat setempat tidak terima dengan rencana dermaga di Sulamadaha.

"Waktu bangun di holl juga masyarakat keberatan, dan mau di Jikomalamo dan kita bangun di Jikomalamo," ungkapnya.

Dengan adanya berbagai tuntutan tersebut, maka wali kota saat melakukan hering dengan massa aksi menyatakan setuju akan membangun dermaga penyeberangan Ternate-Hiri di Sulamadaha.

"Kita akan mengajukan dalam dana perubahan APBD anggaran 2020," tandas wali kota.

Sementara itu, Koordinator aksi, Wawan Iliyas ketika diwawancarai Halmaherapost.com menyebutkan tuntutan utama dari masyarakat pulau Hiri yakni realisasi dari pembuatan jembatan penyeberangan Ternate-Hiri yang pernah dijanjikan oleh wali kota Ternate, Burhan Abdurahman selama 2 kali masa periode.

Wawan bilang wali kota Ternate sudah berulang kali berjanji, namun pembangunan dermaga hingga saat ini nihil. Ia juga bilang, bahwa ini adalah kejahatan dalam pengelolaan pemerintahan era reformasi.

Jika permintaan tersebut tidak diindahkan maka massa aksi dan masyarakat pulau Hiri akan memboikot pilwako Ternate. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan akan memboikot seluruh kantor lurah dan camat pulau Hiri.

"Kami meminta sebelum berakhir masa periode wali kota Ternate dermaga harus dibangun jika tidak kami akan boikot distribusi pilwako 2020 ke pulau Hiri," tegasnya