Pembangunan Dermaga Hiri Harus Jadi Prioritas KUA-PPAS Perubahan

Ternate, Hpost - Komisi gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate  bersama Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPH) bersepakat mengawal Memorandum of Understanding (MoU) rencana pembangunan dermaga Pulau Hiri, yang lebih dulu disepakati Pemerintah Kota Ternate.

"Kami tetap menunggu janji Walikota dalam kesepakatan MoU kemarin, dan berkomitmen. Jika tidak terakomodir, fraksi tidak mengikuti pengesahan APBD Perubahan," tegas

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U. Malik pada Kamis 3 September 2020, dalam Audiensi bersama AMPH di Kantor DPRD Ternate.

Anas bilang, bila rencana pembangunan tidak dimasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) APBD Perubahan, maka  masing - masing fraksi tidak mengikuti rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020.

Anas menjelaskan, pembangunan dermaga Hiri telah termuat dalam KUA-PPAS kesepakatan Banggar DPRD dan TAPD. Di dalamnya terdapat item pembuatan breakwater, dan pengerukan ada di KUA-PPAS Dinas PUPR, sementara pembangunan fisik dermaga dan ruang tunggu masuk di Dishub.

Sementara, Koordinator AMPH, Wawan Ilyas mengatakan, dalam rapat tersebut Dinas PUPR dan Dishub dalam APBD perubahan diusulkan anggaran pembangunan breakwater, pengerukan dan terminal ruang tunggu.

Wawan menambahkan AMPH terus mengawal sampai proses pekerjaan, soal hadir dalam audience. "Tadi kita buat kesepakatan MoU DPRD dan AMPH siap mengawal pembangunan. Kalau tidak diakomodir kita boikot besar - besaran," tutupnya.