Sekilas Info

Data Pemilih

KPUD Ternate: Masyarakat Diminta Terlibat dalam Uji Publik DPS

Jainudin Ali Sabia Komisioner KPU Divisi Perencanaan Program dan Data. || Grafis: Layank/Hapost

Ternate, Hpost - KPUD Kota Ternate mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Ternate pada Pemilihan Wali Kota 2020 mencapai 115.880 jiwa, pada Senin 7 September 2020, di Ball Room Kie Raha Muara Hotel Ternate. Meski begitu, masyarakat diminta berpartisipasi dalam uji publik DPS sebelum ditetapkan DPT pada oktober mendatang.

“Yang sering terjadi ada paslon yang tidak terima dengan hasil, akhirnya data pemilih menjadi salah satu ojek yang digugat. Oleh karena itu, seluruh tahapan kita libatkan masyarakat di semua tingkatan penyelenggara dan setiap tahapan. Akan ada uji publik terhadap DPS yang telah ditetapkan, dengan ketentuan bahwa KPU akan mengumumkan data by name, by address. Data tersebut diumumkan di masing-masing kelurahan untuk meminta tanggapan masyarakat," papar Komisioner KPU Divisi Perencanaan Program dan Data Jainudin Ali Sabia.

Data tersebut pada 19 September bakal diumumkan kepada warga untuk mendapatkan tanggapan.

"Kita berharap masyarakat terlibat aktif pada saat pengumuman. Nanti ada link yang dibagikan jadi masyarakat bisa cek sendiri apakah sudah terdaftar atau belum," ungkapnya.

Sementara masyarakat yang mau melapor bisa langsung ke PPS Kelurahan agar diakomodir.

"Persyaratannya harus bawa KTP dan KK," tandas Jainudin.

Pengalaman sebelumnya, tahapan pemutakhiran data pemilih dihiraukan oleh masyarakat terutama dari tim pasangan calon. Alhasil, protes baru dilakukan ketika sudah ditetapkan pemenang, berdasarkan hasil pungutan suara.

"Intinya DPS tersebut bisa berubah. Bisa tambah, bisa kurang. Nanti pada saat pengumuman di 19-28 September," kata Jas, sapaan akrab mantan Ketua Cabang HMI Ternate, itu Senin 7 September 2020.

Dalam rapat tersebut juga melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pengawas Pemilu. Semua masukan dari instansi terkait, kata Jainudin, bakal ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

“Hak politik warga sesuai diatur Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tetap akan diakomodir selama memenuhi syarat,” katanya.

Penulis:

Baca Juga