Pemkot Lamban, Malik Desak Pemprov ‘Take Over’ Pembangunan Dermaga Hiri

Ternate, Hpost - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara, Abdul Malik Sillia mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil alih pembangunan dermaga. Hal ini karena pemerintah kota Ternate selama ini dinilai gagal dibangun Pemerintah Kota Ternate.

Desakkan tersebut disampaikan Malik dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang berlangsung di gedung DPRD Malut di Kota Sofifi, Rabu 9 September 2020.

"Demonstrasi beberapa waktu lalu terkait pembangunan jembatan penyeberangan masyarakat, keluarga kita di Pulau Hiri sejak Kota Ternate masih kota administratif sampai kemarin masih ada demonstrasi. Untuk itu jika Pemerintah Kota Ternate tidak mampu membangun maka segera di-take over," tegas Sekretaris Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Malut ini.

Menurutnya, anggaran pembangunan dermaga penyeberangan Pulau Hiri anggarannya tidak terlalu besar. Jumlah penduduk di Hiri juga tak bisa jadi alasan dermaga tersebut tak dibangun.

"Saya kira bukan masalah sedikit banyaknya masyarakat di sana, namun ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Malut Armin Zakaria yang dikonfirmasi soal usulan pengambilalihan dermaga penyeberangan Hiri mengaku sebagai dinas teknis hanya bisa mengerjakan pekerjaan jika telah tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Meski begitu, Armin bilang masih ada beberapa opsi untuk bisa direalisasikan, misalnya menggunakan dana aspirasi maupun dana sharing dengan Pemerintah Kota Ternate.

"Pembangunan dermaga penyeberangan Pulau Hiri itu paling menghabiskan Rp 500 jutaan dan itu bisa menggunakan dana aspirasi. Lagian dermaga Hiri ini paling digunakan untuk kapal kayu yang ukurannya tidak terlalu besar," kata Armin.