Ada Dugaan Politisasi Bansos di Ibu Selatan, Halmahera Barat

Jailolo, Hpost - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat (Halbar) menemukan adanya dugaan politisasi Bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Pangan (BSP), dan Bantuan Rumah Kumuh yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan tim sukses salah satu kandidat yang ikut serta pada momentum Pilkada 2020.

Dugaan temuan itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi I Joko Ahadi kepada wartawan Senin 5 Oktober 2020 di kantor DPRD Halmahera Barat (Halbar), setelah melakukan kunjungan kerja komisi beberapa waktu lalau.

“Jadi jangan mengintimidasi masyarakat penerima bantuan tersebut untuk memilih salah satu kandidat,” kata Joko.

Menurutnya itu bukan program pemerintah daerah sehingga tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengintervensi program tersebut.

Baca juga:

Hari Ini Pemkot Ternate Salurkan Bansos

Laporan Dugaan Penghinaan Frans Manery kepada Orang Loloda Didalami Polda

Pekerja Informal di Kota Ternate Didata untuk Terima Bansos Covid-19

"Program bantuan dari Pemerintah Pusat berupa sembako, uang tunai, dan juga bantuan rumah kumuh Pemerintah diperuntukkan untuk warga Indonesia yang berhak menerima, jadi dalam momentum Pilkada ini jangan dipolitisasi," ujar Ketua Fraksi Golkar Itu.

Ia juga menyebutkan bantuan itu dianggarkan dari APBN, jadi Daerah tidak punya kewenangan membatasi para penerima bantuan.

Ia juga menyebutkan, diduga ada ancaman dari Pemdes dan juga timses salah satu kandidat.

“Jadi Komisi I memberikan warning terhadap pemerintah Desa dan juga Tim sukses agar jangan politisasi serta lakukan intimidasi kepada warga,” tandasnya