Masyarakat Hiri Ancam Boikot Pilkada, Jika Jembatan Tak Kunjung Dikerjakan

TERNATE, Hpost - Janji yang tak kunjung ditepati, membuat masyarakat Pulau Hiri, Ternate Pulau melakukan aksi atas permintaan pembuatan jembatan penyebrangan, Jumat 6 November 2020.

Aksi yang dilakukan dipesisir pantai Pulai Hiri itu, tidak lain mempertanyakan sikap Pemkot Ternate dan DPRD Kota Ternate, yang sebelumnya berjanji akan membuat jembatan penyebrangan tahap awal sebelum 9 Desember 2020.

Janji tersebut dituangkan ke dalam Memorandum of Understanding (MoU), bersama Aliansi Masyarakat Pulau Hiri di Kantor Wali Kota Ternate, beberapa waktu lalu.

Koordinator Aksi, Wawan Iliyas menilai, Pemkot beserta DPRD tidak serius dalam menanggapi masalah atas permintaan tersebut.

Pada hal, sudah disepakati bersama dengan bukti penandatanganan MoU bersama-sama. Bahkan saat itu, Pemkot sendiri yang menyatakan pembuatan tahap awal, akan segera dibangun dengan sumber anggaran berasal dari APBD-P tahun 2020.

"Lagi-lagi mereka menebar janji manis. Padahal, setelah anggaran kurang lebih Rp 890 juta disahkan DPRD, hingga saat ini tiga OPD yakni Dinas Perkim, Pinas PU dan Dinas Perhubungan Kota Ternate yang seharusnya mengelola anggaran tersebut, justru belum memperlihatkan langkah pelaksanaannya di Pantai Hoa Madaha Kelurahan Sulamadaha," bebernya.

Apakah sebagai masyarakat, yang menitipkan amanah itu ke pemerintah harus diam dan terus menunggu? Maukah kita terus dibodohi? Maukah kita basah-basahan ketika naik perahu? Atau masyarakat yang dinilai kurang kontribusi perjuangan?

Atas dasar itu lah, Aliansi Masyarakat Pulau Hiri mendesak Pemkot untuk secepatnya membangun jembatan penyebrangan pekan ini, serta anggaran pembuatannya dimasukkan ke dalam APBD Induk tahun 2021.

Jika semua tuntutan tidak diakomodir, Masyarakat Hiri akan melumpuhkan secara total semua aktivitas Pemerintahan, dan mengharamkan distribusi logistik Pilwako ke pulau Hiri. Karena dengan begitu, maka otomatis Masyarakat Pulau Hiri dengan tegas menolak Pilwako 2020.

"Kami sudah tidak mau lagi termakan janji-janji manis Wali Kota Ternate, sebab hal ini sudah cukup lama kami rasakan. 10 tahun lebih kami seperti dianaktirikan, untuk itu kami desak minggu ini juga pembangunan tahap awal harus segera dilakukan," tegas Wawan.