IKAPERIK Siap Kawal Malut Sebagai Lumbung Ikan Nasional

Weda, Hpost - Di tahun depan, Pemerintah Pusat bakal mencanangkan Provinsi Maluku Utara (Malut) sebagai wilayah penghasil ikan untuk Indonesia, atau lebih dikenal dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Diketahui, satu dari sekian program Pemerintah Pusat ini. Sudah dianggarkan oleh DPR RI melalui APBN, meski besaran nominal anggarannya masih belum diketahui.

Kepada halmaherapost.com, Ketum Ikatan Alumni Perikanan dan Kelautan (IKAPERIK) Universitas Khairun Ternate, Yusmar Ohorella mengatakan pihaknya akan mengawal semua kebijakan program, baik sebelum hingga sesudah.

Salah satu wujud keseriusan Provinsi Malut, sebagai LIN adalah menjaga potensi dan sumberdaya laut, terutama di wilayah yang dinilai sumber ikannya melimpah.

"Waktu dekat ini, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Malut bakal berkunjung ke lima Kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim). Di sana nanti, menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat potensi kelautan dan perikanan.

Bisa saja, kunjungan bertujuan menambah referensi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagai penguatan dokumen LIN," katanya, Kamis 3 November 2020.

Tidak hanya di Haltim, sambung Yusmar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Malut juga harus melakukan kunjungan pada semua wilayah, di Malut.

Sehingga, program LIN yang dicanangkan Pemerintah Pusat, bisa berhasil tercapai terutama dalam mendorong dan meningkatkan, pendapatan nelayan lokal.

"Selain kunjungan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus melibatkan berbagai unsur. Seperti melibatkan beberapa kampus yang punya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan para stakeholder yang tentu berkompeten di bidang kelautan dan perikanan tentunya," pintanya.

Menurutnya, semua Dinas Perikanan dan Kelautan se Provinsi Malut harus bekerjasama. Yang mana, bila terwujud maka program Malut sebagai LIN bisa tercapai.

"Jika semua hal tadi tidak dilakukan, maka kami (IKAPERIK-red) siap mengawal dan bertanggungjawab. Kalaupun dilakukan setengah hati, kami akan lakukan konsolidasi dengan melibatkan stakeholder, kemudian hearing dengan Dinas Kelautan dan Perikanan," tandasnya.