Pelabuhan

Pembangunan Dermaga Hiri Amburadul, Warga Desak Adendum untuk Dialihkan Bangun Breakwater

Ipin Hi Payo, salah satu perwakilan AMPUH, mempertanyakan dokument perencanaan di hadapan Sekot dan Dua SKPD terkait, Kamis 3 Desember 2020 || Foto: Asri/Hpost

Ternate, Hpost - Pertemuan koordinasi soal dermaga Hiri antara dua SKPD teknis pemerintah Kota Ternate, yakni PUPR dan Dinas Perhubungan, yang juga menghadirkan perwakilan warga Hiri mempertanyakan dokumen perencanaan pelabuhan karena proyek yang sudah dikerjakan tampak amburadul.

Oleh karena itu, warga mendesak sisa pekerjaan harus adendum untuk difokuskan membangun breakwater yang lebih urgen.

Desakan itu disampaikan kepada sejumlah wartawan usai pertemuan di Aula Kantor Wali Kota, Kamis 3 Desember 2020, yang dihadiri Sekretaris Kota Ternate Jusuf Sunya, Asisten 2 dan 3 di lingkup sekretariat Pemkot Ternate serta Faruk Albar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate dan Risval Tri Budianto, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate.

Dalam pertemuan, kericuhan terjadi setelah dua warga Hiri, yakni Ipin dan Zulkifli mengoreksi dokumen perencanaan atau Detail Engineering Design (DED) yang merupakan gambar lengkap dari suatu pekerjan bangunan. Dokumen ini sendiri dikerjakan oleh Dishub Kota Ternate.

Ipin yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa Teknik Unkhair mengkritisi rekonstruksi gambar DED. Ia mengaku dokumen tersebut sangat asal-asalan dan tidak layak atau fatal.

“Kenapa dilakukan pembuatan talud lebih dulu dengan alasan menahan sirkulasi air sementara hitungan debit airnya tidak dijelaskan. Seharusnya breakwater yang lebih dulu dibuat untuk menahan hantaman ombak air laut,” tutur Ipin.

"Kami mendesak agar sekot segera mengambil langkah dengan mendesak dinas terkait untuk Adendum sisa pekerjaan dan sisa anggarannya dialihkan untuk bangun breakwater," tegas Ipin

Saat berdebat dan mengoreksi dokumen tersebut, Ipin sontak marah dan memukul permukaan meja dengan telapak tangannya. Situasi kemudian tak lagi kondusif. Rekan-rekannya ikut merespons dengan membalik meja. Jusuf Sunya tampak berusaha menenangkan beberapa orang yang sudah tampak emosi.

Kepala Dinas Perhubungan Faruk Albar berusaha menghampiri beberapa orang dan mengatakan bahwa dirinya juga orang Hiri. Ucapan Faruk itu semakin membuat situasi tidak kondusif.

Dalam kesempatan itu, Ipin juga sempat menyinggung kenapa pembuatan dermaga untuk masyarakat Hiri menjadi sangat rumit, sementara proyek besar seperti reklamasi pada beberapa titik di bibir pantai Pulau Ternate dan tidak punya urgensi bagi masyarakat malah terus digencarkan.

“Sedangkan persoalan dermaga Hiri bertahun–tahun disuarakan sejak 2014 sampai hari ini tak pernah selesai,” jelas Ipin.

Sementara itu, Risval Tri Budianto, saat disambangi menjelaskan, pekerjaan yang dilakukan itu bukan untuk pembuatan dermaga, tetapi talud dengan maksud menahan sedimentasi air dari barangka (kali mati) di sisi selatan, supaya tidak ke arah utara di mana posisi dermaga yang akan dibangun.

Risval bilang, pekerjaan ini di luar dari perencanaan karena dokumennya belum disampaikan dari Dishub ke PUPR. Dokumen tersebut pun diakuinya belum ada pengesahannya.

Dermaga penyebrangan Hiri di kelurahan Sulamadaha, Ternate || foto: Layank/Hpost

“Perencanaan bisa dikategorikan sah apabila ada unsur pengesahan dari pemerintah kan bagitu, trus sudah dipublis jadi bagimana,” ucap Risval.

Dia sendiri mengakui, bahwa kemarahan dalam pertemuan tadi karena tidak ada korelasi perencanaan dengan apa yang sudah ada di lokasi pembuatan dermaga Hiri. Bahkan kata dia baru hari ini melihat dokumen tersebut.

Sementara Faruk Albar, memilih keluar dari ruangan meskipun pembahasan dalam pertemuan itu belum selesai.

Menurut Kasubag Perencanaan, Dinas Perhubungan Kota Ternate Rizal Fahmi ketika dikonfirmasi mengatakan, masalah ini soal miskoordinasi antara instasi saja. Dia juga membenarkan dokumen perencaaan itu belum final karena masih ada yang masih ditindaklanjuti atau penyesuaian rancangan dermaga secara keseluruhan.

Sedangkan Jusuf Sunya yang memimpin pertemuan sekitar satu jam lebih itu mengatakan, agar aliansi masyarakat Hiri selalu intens melakukan komunikasi dengan kedua instansi tersebut, sehingga tidak ada kesalapahaman kedepan.

Dia juga menegaskan, untuk dermaga Hiri akan tetap dikerjakan karena telah ditetapkan dalam pengesahan APBD Kota Ternate.

Penulis: Asri
Editor: Rajif

Baca Juga