ARM Desak Bawaslu Selesaikan Masalah Pilkada Halmahera Barat

Jailolo, Hpost - Aksi turun ke jalan dilakukan, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di Desa Hoku-Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).

Pasalnya, selama perhelatan Pilkada Halbar tahun ini, banyak menuai kritikan dari berbagai pihak.

Salah satunya ialah mempertanyakan kinerja Bawaslu Kabupaten Halbar, dalam melakukan pengawasan dugaan politik uang dan dugaan penggelembungan suara.

Kordinator Lapangan ARM, Mariyanto Mayau mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti-bukti dugaan penggelembungan suara dan politik uang, yang dilakukan sejumlah oknum.

Atas dugaan itu, ARM telah memasukkan laporan ke Bawaslu per Senin (14/12) kemarin. Yang di dalam laporan tersebut, tertuang kurang lebih 60 kasus penggelembungan suara dan politik uang, yang tersebar di 17 titik diantaranya Kecamatan Tabaru, Loloda, Sahu dan Jailolo.

"Tuntutan kami juga terkait dengan pencopotan Ketua Bawaslu, karena terindikasi ketika beredarnya politik uang. Ini pertanda bahwa, Bawaslu gagal dan tidak ada gunanya. Karena tujuan dibentuknya Badan Pengawas ini adalah, mengawasi pemilu agar berjalan secara demokratis," ujarnya.

Menurutnya, Bawaslu selaku lembaga pengawas masih lemah dalam melakukan pengawasan. Bahkan, diduga kuat melakukan pembiaran. Karena data yang dikantongi sebanyak 60 kasus, yang mana sudah dilaporkan namun lamban dalam bertindak.

"Jadi pertanyaannya, Bawaslu Halbar tidur atau kemana? Kinerja kalian, kami pertanyakan," kesalnya.

Demikian, ARM meminta Bawaslu Halbar untuk segera merekomendasi tuntutan ke KPUD Kabupaten Halbar. Agar titik-titik yang bermasalah, berupa penggelembungan surat suara supaya kotak suaranya dibongkar.

"Data yang sementara kami kantongi, adanya dugaan itu di Desa Barataku Kecamatan Loloda, Goro-goro Kecamatan Sahu, Pasalulu Kecamatan Ibu Utara dan Desa Moiso Kecamatan Jailolo Selatan," jelasnya.

Terkait hal itu ada pembuktian berupa foto maupun video pihaknya mengaku sudah serahkan laporan ke Bawaslu Halbar.

"Jika tuntutan kami tidak diakomodir maka kami akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi untuk melakukan tuntutan selama 1 Minggu," imbuhnya.