Lagi, Awak Media Diusir dan Dilarang Meliput Rapat Pleno KPU Kota Ternate

Ternate, Hpost - Lagi, intimidasi kepada awak media kembali terjadi. Kali ini, pengusiran dilakukan saat rapat pleno terbuka penghitungan suara Pilkada Kota Ternate 2020, yang kala itu tengah berjalan di Balroom Hotel Sahid Bella, Selasa 15 Desember 2020.

Pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Ternate, meminta kepada sejumlah awak media untuk keluar dari ruangan rapat.

"Kami minta teman-teman keluar dulu dari ruangan untuk ditata ulang," pinta Komisioner KPU Kota Ternate, Kuad Suwarno.

Sebelumnya, ditengah rapat. Terjadi insiden adu mulut antara saksi Paslon Merlisa Marsaoly-Juhdi Taslim (MAJU) dan Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS), saat sedang membacakan rekapitulasi suara Kecamatan Ternate Selatan.

Yang mana, adu mulut tersebut berujung dengan nyaris adu jotos antar keduanya. Untung saja, Polisi yang berjaga berhasil melerai.

Melihat hal itu, Ketua KPU Kota Ternate, M. Zen Karim mengambil sikap untuk mengeluarkan sejumlah orang, termasuk awak sejumlah media yang kala itu, tengah berada dibelakang ruangan.

Meski sempat bertahan beberapa lama, namun sejumlah pihak meminta sejumlah awak media untuk keluar.

Setelah merasa clear, rapat pleno kemudian ditunda.

Wartawan halmaherapost.com, Yunita Kadir mengaku tindakan sejumlah penyelenggara sangat tidak etis.

"Mereka tiba-tiba minta kita keluar dengan nada suara yang tidak enak. Seperti, ada id card atau tidak? ada undangan atau tidak? kalian harus patuh protokol kesehatan dan alasan lainnya.

Padahal selama kampanye, protokol kesehatan tidak tertib tapi tidak ada yang berani bubarkan. Ini kan rapat pleno terbuka dan kami diundang," ucap Yunita kesal.

Menurutnya, kalau memang awak media dilarang masuk ke ruangan rapat pleno, seharusnya pihak penyelenggara menyiapkan akses seperti layar maupun pengeras suara, agar bisa diakses oleh pers.

"Ini tidak bisa diakses diluar eh dibatasi juga di dalam. Sudah begitu saat kami masuk, memang tidak ada berjaga-jaga di depan pintu untuk registrasi. Mereka seharusnya evaluasi kerja-kerja penyelenggara," pungkasnya.