Pembangunan
Kesultanan Ternate Minta Dilibatkan Penataan Kawasan Makassar Timur
Ternate,Hpost – Meski sempat mendapat penolakan dari pihak Kesultanan Ternate, namun rencana penataan kawasan Makassar Timur dipastikan siap dilaksanakan.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Ternate, Nuryadin Racman, mengaku telah menggelar rapat bersama perangkat adat Kesultanan Ternate, untuk membahas perencanaan itu.
“Sudah disepakati dalam rapat Bersama perwakilan dari Bobato 18, Jogugu, dan Kapita Lao,” ujar Nuryadin kepada Halmaherapost.com, Jumat 5 Februari 2021.
Dalam rapat tersebut, kata dia, pihak kesultanan meminta untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. “Karena di situ (Makassar Timur) adalah kawasan sejarah,” katanya.
Nantinya, lanjut dia, Disperkim akan menyiapkan draf kesepakatan dan diserahkan ke Wali Kota Ternate. “Sehingga ini tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, tapi juga dari Kesultanan Ternate," jelas Nuryadin.
Saat ini, lokasi sudah mulai dibersihkan dengan target penyelesaian hingga 28 Februari. Sedangkan pada 1 Maret mulai dibangun anjungan. “Target relokasi selama 7 bulan, dengan anggaran Rp 38 miliar dari APBN,” pungkasnya.
Baca juga:
Secara terpisah, Jou Ngofa Deni Muddafar Sjah, kepada Halmaherapost.com, juga menyetujui rencana pemerintah memindahkan puluhan pedagang yang saat ini menempati bahu Jalan Sultan M. Djabir Sjah ke Kawasan Bolulu Madehe.
Meski sebelumnya, rencana menjadikan Bolulu Madehe sebagai lokasi pedagang kuliner ditolak oleh perangkat kesultanan yang disampaikan oleh Fanyira Tolongara, H. Rinto.
Jou Ngofa Deni bilang, alas an Rinto menolak karena kawasan Bolulu Madehe atau biasa dikenal dengan sebutan Dodoku Ali itu, merupakan situs cagar budaya, sehingga tak tepat jika ditempati oleh pedagang.
Namun Deni yang juga anak dari mendiang Sultan Mudaffar Sjah ini menilai, ada miskomunikasi antara perangkat adat kesultanan.
“Jadi yang dibahas oleh Rinto Tolongara itu tidak benar. Kesultanan tidak mungkin menolak. Dasarnya apa melarang, ini kan membantu pemerintah,” katanya.
Ia mengaku tak sepaham dengan Rinto. Terlebih lagi para pedagang yang juga merupakan bagian dari bala kusu atau rakyat kesultanan, sehingga secara kemanusiaan harus dibantu.
Sebagai pengelola Dodoku Ali, Deni setuju jika lokasi tersebut digunakan sementara untuk pedagang. “Tapi saya harus mempertemukan kembali, karena ada perangkat (adat),” katanya.
Deni juga menyentil kehadiran Zulkiram selaku perwakilan Kesultanan Ternate ketika bertemu dengan Disperkim siang tadi. Menurutnya, Zulkiram bukanlah Jogugu yang sah, sehingga tidak bisa mewakili kesultanan.
Deni mengaku kuatir, hal ini bisa memperkeruh suasana. “Jogugu kesultanan bukan Zulkiram. Yang dilantik oleh Almarhum (Sultan Mudaffar Sjah) adalah Pak Mohdar Mustafa,” tegasnya.
Komentar