Komisi III DPRD Ternate Sebut DLH Tak Kreatif Kelola Masalah Sampah

Ternate, Hpost - Komisi III DPRD Kota Ternate mengungkapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tak kreatif dalam mengelola masalah menumpuknya sampah di sejumlah titik di Ternate.

“Sebagai kadis DLH yang baru, ini saya peringatkan kepada seorang kadis yah, persoalan tidak ada uang untuk membeli BBM justru tidak ada inovasi lain, tidak kreatif,” ucap Anggota Komisi III Nurlela Syarif, Senin 8 Februari 2021.

Nurlela Syarif kepada wartawan mengatakan, sejak beberapa hari sudah melihat banyaknya tumpukan sampah di beberapa titik di Ternate.

“Sudah dua hari saya lihat tumpukan sampah ini, untuk itu saya langsung meminta pimpinan komisi dan pimpinan DPRD untuk segera memanggil Sekda, DLH dan BPKAD untuk dengar pendapat karena informasinya ini karena BBM,” kata Nella sapaan akrab Nurlela Syarif.

Menurut informasi yang diterimanya, sejak November 2020 utang BBM sudah tidak dibayar.

“Jika pemkot atau DLH tidak bisa membeli BBM, maka saya secara pribadi siap menyumbangkan dana kepada pemkot untuk membeli BBM,” tegasnya.

Ia bilang, masyarakat telah membayar retribusi sampah, untuk itu seharusnya persoalan tersebut mestinya segera diatasi.

Menurut wakil rakyat dari Fraksi NasDem ini, masalah menumpuknya sampah adalah puncak terburuk dari akhir masa jabatan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman.

“Seharusnya bisa melakukan terobosan, mungkin kerjasama dengan pom bensin dulu atau pakai sistem kupon dulu kemudian setelah ada anggaran baru dibayarkan, yang penting pelayanan ini tetap terlayani. Tapi sebagai kadis baru justru tidak ada terobosan sama sekali," ungkapnya.

Sekadar diketahui, Senin ini juga Komisi III mengundang sekretaris kota, kepala DLH dan kepala BPKAD Ternate untuk melakukan rapat dengar pendapat bersama.

Sebelumnya, Kadis DLH Ternate Tony S. Pontoh, mengaku tak bisa berbuat apa-apa atas tindakan warga yang membuang sampah di jalan.

Dengan nada tinggi ia menganggap bahwa keterlambatan pengangkutan sampah ini bukan kesalahan DLH.

Ia bilang, sejak November 2020, Pemkot Ternate belum membayar tunggakan BBM kepada pihak ketiga, yakni PT Maluku Indah.

Hal itu membuat rekanan menghentikan penyaluran BBM, sehingga mobil-mobil pengangkut sampah tak bisa beroperasi.

"Ya terserah. Sekarang ini dorang (mereka-Pemkot Ternate) mau bayar atau tidak. Torang (DLH) tidak bersalah. Sekarang mobil (pengangkut) mau pakai apa untuk operasi," sesalnya.

Sedangkan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman ketika dikonfirmasi, mengaku, saat ini ada sedikit kendala pada aplikasi keuangan.

“Tadi saya sudah perintahkan Kepala DLH untuk segera selesaikan agar pelayanan kita di bidang kebersihan ini dapat terselesaikan,” ucap Burhan Abdurrahman.

Ia mengatakan, terkendalanya sistem jaringan pada aplikasi keuangan ini bukan hanya di Ternate, tapi dialami seluruh Indonesia.

Ia lantas berjanji hari ini aplikasi keuangan yang terganggu akan diselesaikan, sehingga apa yang menjadi keluhan warga terkait kebersihan bisa dituntaskan. “Hari ini juga saya perintahkan keuangan untuk selesaikan,” jelasnya.