Pemkot Ternate Dinilai Lalai Antisipasi Problem Anggaran

Ternate, Hpost – Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, dinilai lemah mengantisipasi persoalan penginputan anggaran. Hal ini pun berbuntut panjang.

Mulai dari tunggakan biaya listrik, utang BBM yang memengaruhi operasional truk sampah, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayar sejak Desember 2020.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate, Jusuf Sunya, mengatakan sengkarut perkara ini dimulai sejak diubahnya sistem anggaran dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

"Karena kita dipaksa (oleh pemerintah pusat) per 1 Januari harus pakai SIPD, makanya kita tinggalkan SIMDA. Itu yang membuat daerah ketar-ketir. Sementara, setelah itu surat dari pusat datang menyuruh kita pakai SIMDA lagi, sembari menunggu maintenance SIPD," jelasnya.

Jusuf yang juga Sekretaris Kota Ternate itu menambahkan, penyebab tertundanya penginputan permintaan tersebut mengakibatkan pencairan anggaran ikut tertunda.

Sahroni A. Hirto, Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, menganggap Pemerintah Kota Ternate harusnya sudah bisa mengantisipasi terjadinya hal tersebut.

Menurut dia, peralihan sistem dalam keuangan itu wajar terjadi. Itu dimaksudkan untuk memudahkan. “Dalam sistem peralihan, kendala utama adalah penginputan, dan itu berarti ada hal teknis pengeluaran rutin yang harus diperhitungkan lebih dulu agar tidak menyulitkan di awal masa peralihan,” jelasnya.

Misalnya, lanjut dia, perencanaan di awal peralihan, seharusnya di APBD pada tahap penyusunan sudah dihitung antisipasinya. “Sebenarnya bukan kesalahan peralihan sistem. Kalau misalnya penginputan menjadi kendala, berarti pemerintah tidak mengantisipasi lebih dulu,” tuturnya.

Bagi dia, jangankan peralihan penginputan dari SIMDA ke SIPD, penginputan di awal dan akhir periodisasi anggaran juga menjadi kendala karena banyaknya item, ditambah operasional dilakukan terpusat oleh lembaga keuangan, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kata dia, hanya melakukan penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Sedangkan total anggarannya diinput oleh BPKAD.

“Itu berarti harus sudah ada antisipasi dari sebelumnya. Karena perhitungan semua sudah ada. Ini menunjukkan sikap tidak mengantisipasi hal-hal rutin. Ini kan bukan hal tentatif atau accidential seperti bencana. Tapi ini rutin setiap tahun,” katanya.

Bagi Sahroni, berbeda jika itu kebetulan atau tidak direncanakan. Karena yang seperti itu orang bisa memaklumi. “Yang jelas pemerintah harus mengakui kelalaian dulu. Sikap pemerintah mau bersembunyi di balik peralihan SIMDA ke SIPD itu kesalahan sebenarnya,” imbuhnya.

Pemangku kepentingan, sambungnya, tidak bisa beralasan bahwa uang mengendap. Pelayanan mesti dimaksimalkan, terlebih masyarakat yang sudah membayar kewajibannya. Selain itu, ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap ramainya protes tersebut.

Seperti diketahui, Kota Ternate saat ini sedang berada dalam masa transisi kekuasaan. Pemerintahan Burhan Abdurrahman selama dua periode bakal berakhir pada 17 Februari 2021.

“Cuma ini reaktifnya juga karena akhir masa jabatan dan transisi politik. Sebenarnya birokrasi tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik,” katanya.

“Hanya saja, dalam karir birokrasi ada campur tangan politik. Jadi masa transisi mau tidak mau, suka tidak suka, semua akan lepas kontrol,” tambahnya.

Aziz Hasyim, Akademisi Universitas Khairun Ternate menganggap permasalahan sampah adalah petunjuk, bahwa pemerintah belum menjadikan isu sampah sebagai agenda prioritas dalam penanganannya.

Lebih aneh lagi, kata dia, persoalan ini justru terjadi karena masalah anggaran, sehingga terkendala pada pengangkutan sampah oleh truk-truk milik Dinas Lingkungan Hidup.

"Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Masa dalam rumusan kebijakan anggaran pemkot dan DPRD tidak memikirkan soal kepantasan dan kewajaran anggaran untuk penanganan sampah. Padahal salah satu problem Kota Ternate yang kita ketahui bersama adalah soal sampah, selain  problem kelangkaan air dan lainnya," bebernya.

"Dalam hemat saya, jika masalahnya adalah masih minimnya kepatuhan warga dalam pembuangan sampah yang menyebabkan sampah berserakan, mungkin masih bisa dicarikan solusinya,” katanya.

Misalnya, lanjut dia, intens memberi edukasi kepada masyarakat melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, OKP, TNI-Polri, dan lainnya untuk membangun gerakan sadar sampah atau cara lainnya.

Sudah sepantasnya, kata Aziz, pemerintah mengambil langkah cepat untuk menangani masalah ini. Mengingat dengan kondisi pandemi seperti ini mengharuskan lingkungan bersih. Ia mendesak alokasi anggaran penanganan sampah lebih matang agar masalah seperti ini tidak terulang.