Ancaman Ombak Rute Ternate – Hiri Tak Terdata di Imbauan BMKG

Ternate, Hpost – Wawan Ilyas, pemuda Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, kaget ketika informasi terkait tinggi gelombang untuk aktivitas pelayaran antar pulau di Maluku Utara yang dirilis BMKG, tidak mencantumkan rute penyeberangan Ternate – Hiri.

Padahal, gelombang di selat antara Kelurahan Sulamadaha, Ternate Barat dan Pulau Hiri itu tergolong tinggi. “Biasanya sekitar 5 sampai 6 meter,” ungkap Junaidi Dahlan, warga Kelurahan Dorari Isa, Pulau Hiri, kepada Halmaherapost.com, Selasa 23 Februari 2021.

Namun imbauan BMKG terkait Panduan Tinggi Gelombang di perairan Maluku Utara, terutama rute pelayaran untuk kecamatan terluar Ternate yang dirilis pada Sabtu 20 Februari 2021, hanya Moti dan Batang Dua. Tak ada Ternate – Hiri.

Menanggapi hal itu, Bagian Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas I Sultan Baabullah Ternate, Setyawan, kepada Halmaherapost.com, mengaku tidak semua jalur penyeberangan laut dimasukan.

Alasannya karena ada kriteria dari jenis kapal yang aktif atau tercatat resmi melakukan pelayaran. “Biasanya ferry,” ucap Setyawan, sembari menambahkan, termasuk status pelabuhan serta pelayanan resmi dari pemerintah atau otoritas terkait.

Dengan demikian, menurut dia, dari data yang dirilis BMKG berupa imbauan tersebut sudah mewakili kondisi jalur penyeberangan laut yang ada.

Halmaherapost.com mengirim dua buah foto dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate, saat meninjau dampak abrasi pasca gelombang tinggi yang menghantam wilayah pesisir di sejumlah kecamatan beberapa waktu lalu.

Tampak pada foto tersebut, tim dari BPBD meninjau areal Pelabuhan Sulamadaha yang dilabuhi motor kayu dari Pulau Hiri. Terlihat gelombang pantai menghempas deras swering pelabuhan, hingga buihnya membuncah tak karuan.

Melihat foto itu, Setyawan bilang, “nanti kami coba teruskan ke Syahbandar (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP) tentang hal ini.” Karena biasanya BMKG, kata dia, disamping memberikan gambaran terkait jalur yang dilayari, juga dari tinggi gelombang.

“Tapi kalau ada masukan dari masyarakat, tokoh,  akademisi untuk perlu dibuatkn atau dimasukkn dalam sistem kami, tentu kami bisa mengakomodir. Karena prinsip BMKG, demi keselamatan, keamanan, kenyamanan,” tuturnya.

Ditanya apakah selama ini kriteria Pelabuhan Hiri di Sulamadaha tidak masuk ke data BMKG –  sebagai referensi untuk mengeluarkan rekomendasi berupa imbauan cuaca – lantaran tak ada laporan atau rekomendasi dari instansi terkait, Setyawan bilang, “iya.”

Sebab koordinasi BMKG lewat Dinas Perhubungan dan KSOP. Sedangkan beberapa alasan lain langsung ke BMKG pusat. “Tapi itu bukan prinsip yang tidak bisa dirubah. Semua bisa dikondisikan,” tandasnya.

Sebagai contoh informasi seputar perubahan iklim, secara resmi diberikan BMKG ke BPBD serta Dinas Pertanian. “Jadi kalau ada petani yang butuh pendampingan dari BMKG, kami siap sedia,” ujarnya.

Namun menurut Setyawan, sebaiknya BMKG melayani sesuai petunjuk resmi dari pemerintah. “Seperti informasi layanan penyeberangan,” katanya.

Kendati demikian, ia mengaku BMKG kerap menemukan kinerja yang kurang maksimal dari pemerintah daerah, terutama persoalan fasilitas dan sarana-prasarana. “Jadi kami biasa kondisikan saja sesuai kriteria utama BMKG, yaitu keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Sehingga, lanjut dia, jika masyarakat Pulau Hiri butuh informasi dari BMKG dan masuk dalam sistem informasi resmi, akan dianulir. “Meski pemerintah daerah belum maksimal kelola pelabuhan tersebut,” ungkapnya.

Ia berjanji, pihaknya akan turun ke Pelabuhan Hiri untuk mengkaji secara teknis dari sudut cuaca. “Kami perlu respon dan masukan publik. Dan ini akan jadi bukti dan alasan jika ditanyakan pusat,” pungkas Setyawan merespon foto yang dikirim Halmaherapost.com.

Sekadar diketahui, ukuran motor kayu yang melayani pelayaran Ternate – Pulau Hiri sekira 10 Gross Tonage. Jumlahnya 6 unit, ditambah 5 unit speedboat. Dalam sehari, normalnya 5 hingga 6 kali pelayaran. Sedangkan petugas yang berjaga di pelabuhan hanya 1 orang.