Etika Birokrasi

Kepala BPKAD Tidore Perlu Dibina

Kuasa Hukum MHB - GAS, Muhammad Konoras. || Foto: Istimewa

Tidore, Hpost – Sikap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan, Mansur, yang menghindari wartawan dengan cara mencatut nama Wali Kota Ali Ibrahim, mendapat sorotan dari praktisi hukum Maluku Utara, Muhammad Konoras.

Staf Khusus Bidang Hukum Pemkot Tidore Kepulauan ini meminta Wali Kota Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Sinen, untuk memberikan pembinaan terhadap jajaran kabinetnya, agar tidak alergi dengan wartawan.

“Karena wartawan adalah mitra dari pemerintah, yang secara tidak langsung kerja-kerjanya ikut mensosialisasikan program pemerintah,” ucap pria yang akrab disapa Ko Hama ini. (Baca juga: Hindari Wartawan, Kepala BPKAD “Jual” Nama Wali Kota Tidore)

Menurutnya, sebagai pejabat publik, Kepala BPKAD harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. “Salah satunya memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab lewat media,” tandasnya.

Hal ini, kata Ko Hama, sesuai isyarat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan hak publik untuk mendapatkan informasi adalah melalui pers. “Bukan justru menghindari wartawan,” katanya.

Bagi Ko Hama, jika setiap pejabat publik selalu menghindar wartawan, maka itu sama seperti membatasi hak publik. “Apalagi memberi informasi secara tidak jujur,” ucapnya.

Baca Juga