Asghar Ajak Pendukungnya Kawal TULUS Memimpin Ternate

Ternate, Hpost – Calon Wakil Wali Kota Ternate, Muhammad Asghar Saleh, mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 02, M Tauhid Soleman dan Jasri Usman (TULUS).

Sikap legowo itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) paslon M Hasan Bay-M Asghar Saleh (MHB-GAS), Senin 22 Maret 2021.

"Sebagai kandidat kami memberi selamat kepada Pak Tauhid Soleman dan Pak Jasri Usman sebagai wali kota dan wakil wali kota Ternate terpilih," ucap Asghar Saleh kepada wartawan.

Ia juga mengajak kepada para pendukungnya agar sama-sama mengawal kepemimpinan TULUS.

"Saya dan Pak Ama (M Hasan Bay) menyampaikan terima kasih yang tidak bisa diukur. Mari tong (kami) sama-sama kawal kepemimpinan Ternate ke depan, tugas semua orang untuk mengawal Ternate menjadi semakin bagus dan sejahtera," ajaknya.

MK memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) pasangan calon kepala daerah Kota Ternate, Maluku Utara, M. Hasan Bay-M. Asghar Saleh (MHB-GAS), Senin 22 Maret 2021. 

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan dalil permohonan yang diajukan paslon nomor urut 3 tersebut sebagian besar tanpa disertai bukti yang relevan. Di sisi lain, Termohon KPU Ternate dan Pihak Terkait dalam hal ini Bawaslu Kota Ternate membantah sebagian besar dalil permohonan tersebut disertai alat bukti lengkap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti, MK memutuskan hanya 4 tempat pemungutan suara (TPS) yang memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Keempat TPS tersebut adalah TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah.

Meski begitu, berdasarkan perhitungan MK, walaupun seluruh pemilih di 4 TPS tersebut memilih MHB-GAS, tetap tidak relevan mengubah peringkat perolehan suara Pilwako Ternate. Itu berarti, paslon M. Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS) masih tetap mendapat perolehan suara terbanyak alias mengungguli pason MHB-GAS dengan selisih 485 suara.

Dengan begitu, 9 hakim MK sepakat menolak seluruh permohonan MHB-GAS. “Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara a quo seharusnya dilaksanakan PSU sebagaiman pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilaksanakan PSU,” ucap Ketua MK.