Pemuda Pulau Hiri soal Pelabuhan: Pemkot Ternate ‘Bafoya’

Ternate, Hpost – Upaya hearing Aliansi Masyarakat Pulau Hiri dengan sejumlah instansi teknis di Kantor Wali Kota Ternate, Maluku Utara, gagal terlaksana.

Pantauan halmaherapost.com, Kamis 1 April 2021, Kepala Dinas Perhubungan Faruk Albaar dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Risval Tri Budianto, tak hadir.

Dua instansi ini bertanggung jawab dalam pembangunan Dermaga Pulau Hiri di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat.

Merasa kecewa, massa aksi pun keluar dari ruangan sembari berteriak dengan lantang "Pemerintah Kota Ternate bafoya" secara berulang.

Sebelum itu, sempat terjadi insiden saling dorong antara sejumlah staf dan pegawai di Kantor Wali Kota Ternate dengan massa aksi.

Sebab mobil pick up yang mengangkut soundsystem untuk dipakai berorasi, diarahkan masuk ke areal kantor wali kota. Adu argumen pun terjadi.

Bahkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate Abdullah Sadik, nyaris baku hantam dengan massa aksi karena menarik kerak baju Wawan Ilyas, salah satu pemuda Pulau Hiri.

Pj Wali Kota Ternate, Hasyim Daeng Barang didampingi Sekretaris Kota Ternate, Jusuf Sunya, mengakui bahwa pembangunan breakwater dermaga Pulau Hiri mengalami keterlambatan.

Karena instruksi dari Presiden Joko Widodo, semua proyek fisik yang melekat pada Dana Alokasi Umum (DAU) digeser untuk penanganan COVID-19.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa anggaran untuk breakwater dermaga sudah ada di Dinas Perhubungan Kota Ternate. "Secepatnya akan dialihkan ke Dinas PUPR,” katanya.

Wawan Ilyas, salah satu massa aksi, mengaku kecewa. “Karena kami minta hadirkan Kadis PUPR dan Perhubungan, tapi dua instansi ini tidak ada,” tandasnya.

Padahal, mereka ingin menanyakan terkait peralihan anggaran dari Dishub ke PUPR sebesar Rp 800 juta yang bersumber dari DAU tersebut.

“Nah di sini kita bisa tarik kesimpulan, jangan-jangan anggaran breakwater itu sudah direfocusing untuk penanganan COVID,” katanya.

Yang ia sesalkan adalah, di akhir Januari 2021, pihaknya sudah menggelar hearing dengan Dinas PUPR. Di situ dipresentasikan hasil perencanaan breakwater.

“Dan itu sudah disepakati, bahwa akhir Februari PUPR sudah harus tender. Itu artinya, Dishub sudah harus pindah rekening ke PUPR. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada,” bebernya.

Pemkot Ternate dinilai tidak serius melihat persoalan yang dialami masyarakat Pulau Hiri. "Saya harus bilang bahwa Pemkot Ternate ini kurang ajar terhadap masyarakat Pulau Hiri,” sesalnya.

Ia pun meminta pada April ini, meski anggaran direfocusing, pemerintah harus mencari solusi dan menepati janjinya kepada masyarakat Hiri.

“Karena ini sudah sekian kali masyarakat Hiri dibuat seperti ini, dan ini adalah pembodohan publik yang dilakukan oleh Pemkot Ternate," pungkasnya.